Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tengah disempurnakan. Surat presiden (surpres) akan segera diteken untuk kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera dibahas.
"Omnibus law tentang perpajakan sudah saya tanda tangani. Untuk yang cipta lapangan kerja masih menunggu penyempurnaan. Secepatnya begitu sampai di meja saya, saya tanda tangani," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1).
Baca juga: Omnibus Law Politik Butuh Persiapan Matang
Pemerintah merancang Omnibus Law untuk menyederhanakan berbagai regulasi yang tumpang tindih dan tidak efisien. Saat menghadiri penyampaian laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) 2019 di Ruang Sidang Pleno MK, pada Selasa (18/1) kemarin, Jokowi menyatakan Indonesia mengalami obesitas regulasi.
Banyaknya aturan menyebabkan pemerintah terjerat aturan yang dibuat sendiri. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memangkas jumlah regulasi melalui Omnibus Law dengan menyederhanakan berbagai Undang-Undang (UU) dan peraturan lain.
"Dengan begitu, kita memiliki kecepatan dalam bertindak untuk merespons perubahan dunia yang begitu cepat," pungkasnya.(OL-11)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved