Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tengah disempurnakan. Surat presiden (surpres) akan segera diteken untuk kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera dibahas.
"Omnibus law tentang perpajakan sudah saya tanda tangani. Untuk yang cipta lapangan kerja masih menunggu penyempurnaan. Secepatnya begitu sampai di meja saya, saya tanda tangani," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1).
Baca juga: Omnibus Law Politik Butuh Persiapan Matang
Pemerintah merancang Omnibus Law untuk menyederhanakan berbagai regulasi yang tumpang tindih dan tidak efisien. Saat menghadiri penyampaian laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) 2019 di Ruang Sidang Pleno MK, pada Selasa (18/1) kemarin, Jokowi menyatakan Indonesia mengalami obesitas regulasi.
Banyaknya aturan menyebabkan pemerintah terjerat aturan yang dibuat sendiri. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memangkas jumlah regulasi melalui Omnibus Law dengan menyederhanakan berbagai Undang-Undang (UU) dan peraturan lain.
"Dengan begitu, kita memiliki kecepatan dalam bertindak untuk merespons perubahan dunia yang begitu cepat," pungkasnya.(OL-11)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved