Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 81 undang-undang (UU) akan akan diubah, diganti atau dihilangkan dalam Rancangan Undang Undang Cipta Lapangan Kerja dengan pendekatan Omnibus Law.
Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi di Jakarta, Jumat (24/1).
Sebelumnya diketahui jumlah UU yang akan diubah, diganti atau dihilangkan sebanyak 79 UU dengan 1.244 pasal.. 2 UU lainnya yang masuk dalam skema ombinus law cipta lapangan kerja, yaitu UU yang berkaitan dengan koperasi dan kawasan perdagangan bebas.
Elen memastikan tidak ada substansi yang berubah meski ada penambahan jumlah UU.
Baca juga : Pembuatan Draf Omnibus Law Harus Terbuka dan Libatkan Publik
"Ini sebenarnya administratif. Substansinya sudah masuk, ini soal pencatatan saja," kata dia.
UU yang terkait dengan kawasan perdagangan bebas, kata Elen, merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelum ditambah, UU yang dimasukkan hanya soal Free Trade Zone (FTZ/kawasan dagang bebas) Batam, Bintan dan Karimun.
Dari rekomendasi KPK, ternyata masih ada satu UU lagi yang belum dimasukkan oleh tim teknis penyusun RUU. "Ada satu UU lagi, yaitu UU KPBPB Sabang," pungkas Elen. (OL-7)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved