Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem dan PKS akan memastikan pembentukan empat Undang-undang sapu jagat atau omnibus law memihak pada kepentingan rakyat. keduanya pun siap bersikap kritis selama proses pembentukannya.
"Ya kami menyamakan persepsi. Kami juga belum tahu isi omnibus lawnya seperti apa. Yang jelas kalau itu kepentingannya baik untuk masyarakat tentu akan didukung bersama," kata Wakil Ketua DPR asal NasDem, Rachmat Gobel usai menerima kunjungan Fraksi PKS di lantai 22 Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).
Pada kesempatan itu hadir Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi dan Ketua Bidang Media Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Charles Meikyansyah.
Menurut Rachmat, pertemuan dengan Fraksi PKS untuk memperkuat sinergi serta menyikapi pembentukan omnibus law. NasDem menginginkan UU sapu jagat itu memberikan manfaat lebih banyak bagi rakyat.
Baca juga : Pemerintah dan DPR Samakan Persepsi
"Tadi kami bahas yang penting adalah bagaimana kepentingan masyarakat. Dan PKS dalam posisinya akan terus mengkritisi kalau itu merugikan masyarakat. Itu yang saya dengar," paparnya.
Ia menambahkan, banyak isu lain yang masuk dalam agenda pertemuan tersebut. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kedua pimpinan partai sehari sebelumnya.
"Banyak hal. Kami membahas bagaimana kami bisa mendukung program-program pemerintah, membahas omnibus law dan hal-hal lain," pungkasnya.
Pada kesempatan sama, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku senang bisa membahas isu terkini dengan NasDem. Dengan demikian upaya memastikan pembentukan UU berpihak kepada rakyat jauh lebih kuat. (OL-7)
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved