Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
PARTAI NasDem dan PKS akan memastikan pembentukan empat Undang-undang sapu jagat atau omnibus law memihak pada kepentingan rakyat. keduanya pun siap bersikap kritis selama proses pembentukannya.
"Ya kami menyamakan persepsi. Kami juga belum tahu isi omnibus lawnya seperti apa. Yang jelas kalau itu kepentingannya baik untuk masyarakat tentu akan didukung bersama," kata Wakil Ketua DPR asal NasDem, Rachmat Gobel usai menerima kunjungan Fraksi PKS di lantai 22 Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).
Pada kesempatan itu hadir Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi dan Ketua Bidang Media Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Charles Meikyansyah.
Menurut Rachmat, pertemuan dengan Fraksi PKS untuk memperkuat sinergi serta menyikapi pembentukan omnibus law. NasDem menginginkan UU sapu jagat itu memberikan manfaat lebih banyak bagi rakyat.
Baca juga : Pemerintah dan DPR Samakan Persepsi
"Tadi kami bahas yang penting adalah bagaimana kepentingan masyarakat. Dan PKS dalam posisinya akan terus mengkritisi kalau itu merugikan masyarakat. Itu yang saya dengar," paparnya.
Ia menambahkan, banyak isu lain yang masuk dalam agenda pertemuan tersebut. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kedua pimpinan partai sehari sebelumnya.
"Banyak hal. Kami membahas bagaimana kami bisa mendukung program-program pemerintah, membahas omnibus law dan hal-hal lain," pungkasnya.
Pada kesempatan sama, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku senang bisa membahas isu terkini dengan NasDem. Dengan demikian upaya memastikan pembentukan UU berpihak kepada rakyat jauh lebih kuat. (OL-7)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved