Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Mahfud menyebut, selama ini, proses yang berbelit dan panjang itu memang sengaja dibiarkan untuk mengalirkan uang ke kantong-kantong para pejabat terkait.
Sejak awal pengguliran omnibus law terkesan terburu-buru untuk bisa diselesaikan ketika sudah masuk ke DPR.
Sosialisasi mengenai omnibus law dinilai belum kuat oleh pemerintah dan DPR pada publik, sehingga banyak informasi yang simpang siur.
Susiwijono menjelaskan, draft RUU yang beredar berjudul “Penciptaan Lapangan Kerja”, sedangkan yang sedang dalam proses finalisasi berjudul “Cipta Lapangan Kerja”.
Sebelumnya, kalangan buruh juga mengatakan keberatan dengan isi draft RUU Cipta Lapangan Kerja.
Adanya aksi demonstrasi dari massa buruh pada hari ini menurut dia adalah bagian dari aspirasi untuk memastikan agar kepentingan tenaga kerja Indonesia terakomodir dengan baik.
"Yang lebih penting adanya pertemuan yang bisa mengakomodasi semua pihak, yang bisa mendengarkan substansinya agar tidak simpang siur."
Penyerahan draf dan naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja baru akan diserahkan ke DPR usai rancangan produk hukum itu dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim seluruh konfederasi serikat buruh telah menerima omnibus law.
Peraturan soal upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja kurang dari satu tahun. Namun aspek pemenuhan hak dan perlindungan pekerja akan tetap dilakukan sama.
Selain itu dia mengatakan pemerintah fokus pada dua RUU Omnibus Law yaitu Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.
Pemerintah harus memberikan perspektif yang konkret dan memiliki komunikasi publik yang bagus untuk melibatkan semua aspek kepentingan.
Presiden menyebut ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang akan dibatalkan dengan munculnya omnibus law.
Singapura berharap Indonesia terus melakukan reformasi untuk mempermudah investasi masuk.
Presiden meyakini Indonesia dengan omnibus law bisa melakukan reformasi perpajakan dan menjadi pusat gravitasi ekonomi.
Hal ini menandakan bahwa Kemenkeu sudah memfinalisasikan pembahasan mengenai Omnibus Law pajak.
Presiden juga menginstruksikan Polri, Jaksa Agung dan seluruh kementerian yang terlibat mengomunikasikan RUU itu kepada organisasi-organisasi terkait.
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan bahwa draf rancangan undang-undang (RUU) omnibus law cipta lapangan kerja
Kalau di dalam sistem politik, sebetulnya tidak banyak aturan yang tumpang-tindih dan perlu disederhanakan.
Dalam hal ini Komisi II melihat perlu adanya pembentukan omnibus law untuk mengintegrasikan sistem kepemiluan dalam menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang-tindih.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved