NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Tito Pastikan tidak Ada Pasal Mendagri Bisa Pecat Gubernur

Nur Aivanni

22/1/2020 14:50

Tito Pastikan tidak Ada Pasal Mendagri Bisa Pecat Gubernur — Mendagri Tito Karnavian(MI/Susanto)

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan tidak ada pasal mengenai pemberhentian kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Hal itu disampaikan saat menanggapi draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang beredar di publik, salah satu informasi mengenai kewenangan Mendagri memecat gubernur.

"Saya mau koreksi dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, saya sudah cek belum ada pasal mengenai pemberhentian kepala daerah oleh Mendagri atau Presiden," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Baca juga: Kemendagri Pastikan Pemecatan Kepala Daerah Sesuai UU Pemda

Kalaupun ada pasal mengenai kewenangan Mendagri memecat gubernur, tegas Tito, dirinya akan mencabut pasal tersebut.

"Karena sudah ada UU-nya. UU 23/2014 tentang Pemda," katanya.

Maka itu, ia memastikan wacana tentang kewenangan Presiden atau Mendagri untuk memberhentikan kepala daerah itu sudah diatur dalam Undang-Undang.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari

Berita Lainnya

Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan
19/5/2025 10:00
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru
29/3/2025 01:30
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Pengamat Sebut Rancangan UU Pemilu Rawan Diakali Gunakan Model Omnibus Law
26/1/2025 15:24
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Bisa Hapus Parlementary Threshold
07/1/2025 13:03
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK
02/1/2025 23:20
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik
02/1/2025 12:34
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

LOAD MORE

Opini

Swajayakan Bahasa Indonesia
08/7/2025 14:00
Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional
08/7/2025 05:05
Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif
08/7/2025 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
26/11/2023 23:37
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
22/11/2023 19:46
Puluhan Ribu Mitra Grab & OVO Terima Dana Tunai dan Beasiswa Total 16,2 Miliar
06/10/2023 16:21

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved