Selasa 21 Januari 2020, 17:26 WIB

Draft Omnibus Law yang Beredar Bukan Dari Pemerintah

Putri Rosmalia Octaviyani | Ekonomi
Draft Omnibus Law yang Beredar Bukan Dari Pemerintah

Antara Foto/PUSPA PERWITASARI
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono

 

SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, menegaskan bahwa draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang beredar di masyarakat bukan dari pemerintah. Saat ini draft resmi dari pemerintah masih dalam proses finalisasi.

Susiwijono menjelaskan, draft RUU yang beredar berjudul “Penciptaan Lapangan Kerja”, sedangkan yang sedang dalam proses finalisasi berjudul “Cipta Lapangan Kerja”.

"Sehingga apabila ada Draft RUU yang beredar dan dijadikan sumber pemberitaan, maka bisa dipastikan bukan Draft RUU dari Pemerintah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujarnya, dalam keterangan resmi, Selasa, (21/1).

Ia mengatakan, pemerintan melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga tidak pernah menyebarluaskan draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja dalam bentuk apa pun sampai proses pembahasan selesai.

Wakil Ketua Baleg, Willy Aditya, mengatakan bahwa hingga saat ini Baleg DPR belum menerima draft RUU Cipta Lapangan Kerja. DPR dipastikan baru akan menerima draft tersebut setelah sidang paripurna pengesahan Prolegnas prioritas 2020.

"DPR kan harus paripurna dulu," ujar Willy.

Terkait berbagai respon penolakan akan isi draft yang telah tersebar di masyarakat, Willy mengatakan bahwa mereka harus melakukan respon ke pemerintah. Karena RUU tersebut usulan pemerintah dan tengah dibuat pemerintah.

"Tapi DPR akan membuka diri secara aspiratif lah. Semua ide dan aspirasi yang masuk akan dipertimbangkan di DPR," ujar Willy.

Sebelumnya, draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar di masyarakat telah menimbulkan berbagai penolakan. Anggota DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi, mengatakan menyatakan keberatan atas isu akan dihapuskannya kewajiban produk bersertifikat halal di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Kalangan buruh juga mengatakan keberatan dengan isi draft RUU Cipta Lapangan Kerja. Di mana di dalamnya terdapat beberapa perubahan seperti penghapusan upah minimum dan pesangon.(OL-4)

Baca Juga

Ist/BRI

Angkat Direksi Milenial, BRI Jalankan Regenerasi dengan Baik

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Januari 2021, 07:34 WIB
Sentimen positif muncul karena BRI dinilai bisa melakukan regenerasi dengan baik karena ada sejumlah direksi yang tergolong sebagai...
Ist/Sariraya

Kerja Sama RI-Jepang, Peluang UMKM Kembangkan Bisnis ke Jepang

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 24 Januari 2021, 20:34 WIB
Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi pelaku UMKM agar memanfaatkan peluang dari perjanjian perdagangan dan...
DOK BRI

Rangkul Fans MLBB, BRI Rilis BRIZZI Edisi Spesial Mobile Legend

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 24 Januari 2021, 18:38 WIB
Saat ini BRIZZI telah menjadi salah satu alat pembayaran atau e-wallet bagi banyak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya