Selasa 21 Januari 2020, 17:26 WIB

Draft Omnibus Law yang Beredar Bukan Dari Pemerintah

Putri Rosmalia Octaviyani | Ekonomi
Draft Omnibus Law yang Beredar Bukan Dari Pemerintah

Antara Foto/PUSPA PERWITASARI
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono

 

SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, menegaskan bahwa draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang beredar di masyarakat bukan dari pemerintah. Saat ini draft resmi dari pemerintah masih dalam proses finalisasi.

Susiwijono menjelaskan, draft RUU yang beredar berjudul “Penciptaan Lapangan Kerja”, sedangkan yang sedang dalam proses finalisasi berjudul “Cipta Lapangan Kerja”.

"Sehingga apabila ada Draft RUU yang beredar dan dijadikan sumber pemberitaan, maka bisa dipastikan bukan Draft RUU dari Pemerintah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujarnya, dalam keterangan resmi, Selasa, (21/1).

Ia mengatakan, pemerintan melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga tidak pernah menyebarluaskan draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja dalam bentuk apa pun sampai proses pembahasan selesai.

Wakil Ketua Baleg, Willy Aditya, mengatakan bahwa hingga saat ini Baleg DPR belum menerima draft RUU Cipta Lapangan Kerja. DPR dipastikan baru akan menerima draft tersebut setelah sidang paripurna pengesahan Prolegnas prioritas 2020.

"DPR kan harus paripurna dulu," ujar Willy.

Terkait berbagai respon penolakan akan isi draft yang telah tersebar di masyarakat, Willy mengatakan bahwa mereka harus melakukan respon ke pemerintah. Karena RUU tersebut usulan pemerintah dan tengah dibuat pemerintah.

"Tapi DPR akan membuka diri secara aspiratif lah. Semua ide dan aspirasi yang masuk akan dipertimbangkan di DPR," ujar Willy.

Sebelumnya, draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar di masyarakat telah menimbulkan berbagai penolakan. Anggota DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi, mengatakan menyatakan keberatan atas isu akan dihapuskannya kewajiban produk bersertifikat halal di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Kalangan buruh juga mengatakan keberatan dengan isi draft RUU Cipta Lapangan Kerja. Di mana di dalamnya terdapat beberapa perubahan seperti penghapusan upah minimum dan pesangon.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bappenas: Data Jadi Modal Penting Perencanaan Pembangunan

👤Despian Nurhidayat 🕔Sabtu 25 September 2021, 10:31 WIB
Suharso Monoarfa berharap, semua pihak dapat bersama-sama menghasilkan data yang berkualitas untuk mampu memenuhi kebutuhan...
Ist

Sambil Menanam Padi, Menko Perekonomian Airlangga Serap Aspirasi Petani

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 September 2021, 08:19 WIB
Kepada Menko Perekonomian, petani bersyukur mendapatkan bantuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari...
Dok. Pribadi

Pupuk Kaltim Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan Lokal

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 24 September 2021, 22:48 WIB
Program yang berjalan sejak 2016 tersebut menaungi para nelayan yang bergerak di budidaya Lobster dan Kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rivalitas Sengit Menjadi Panglima

PERSAINGAN antara KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto makin sengit.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya