Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Pemerintah berkomunikasi dengan DPR untuk memasukkan omnibus law politik dalam program Baleg 2020-2024.
Upaya yang dilakukan pemerintah yang dituangkan dalam rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law itu harus memberi perlindungan kesejahteraan kepada pekerja di Indonesia.
Salah satu poin yang ditolak ialah pengaturan upah berdasarkan hitungan jam sebab dianggap merugikan buruh.
Kekhawatiran para buruh terhadap Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terkait upah yang akan ditentukan dengan jam kerja.
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan segera disahkan masuk Prolegnas 2020. Detail peraturan itu juga akan disampaikan oleh pemerintah
PENYATUAN undang-undang (omnibus law) bidang politik dipersiapkan untuk digunakan dalam Pemilu Serentak 2024.
Tumpang-tindih aturan menyebabkan kekisruhan dalam penanganan isu kelautan karena didasarkan pada kewenangan UU yang berbeda-beda.
Pembahasan omnibus Law Keamanan Laut masih berjalan tetapi kesimpulannya memang ada tumpang tindih dalam beberapa segi di dalam penanganan laut.
PRESIDEN Joko Widodo meminta para menterinya menyelesaikan naskah akademik dan draf rancangan omnibus law.
Presiden Joko Widodo membuka rapat sidang kabinet pertama pada 2020 yang khusus membahas mengenai rancangan pembangunan jangka menengah 2020-2024.
Tumpang-tindih dan ketidakharmoninya kedua UU ini membuat investasi berjalan lamban.
BPLN juga akan dapat berperan menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan regulasi mana saja yang tumpang tindih.
Jokowi berharap omnibus law dapat mewujudkan lapangan pekerjaan yang luas.
Dengan adanya BPLN, akan bisa terdata dengan baik pasal apa saja yang perlu masuk omnibus law dan mana yang tidak.
"Iya butuh karena perlu lembaga yang mensinkronisasi dalam implementasinya," ujar Herman
RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan segera dibahas usai ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) jangka pendek 2020.
Kerja sama yang menempatkan PT. Sarinah sebagai off taker (pembeli) juga avalist atau pihak penanggung jawab dari pelaku UMKM sehingga menambah keamanan bagi BRI.
Firman menegaskan bahwa investasi hendaknya tidak menghalalkan secara cara, khususnya terkait denganKementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).
Kemiskinan struktural ini disebabkan, menurut Presiden KSPI Said Iqbal, ada sekitar 110 juta pekerja formal dan informal yang terancam tidak memperoleh upah minimum per bulan.
Aksi akan dilakukan atas ketidaksetujuan adanya rancangan Omnibus Law Ketenagakerjaan terutana terkait sistem upah per jam untuk pekerja.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved