Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden juga menginstruksikan Polri, Jaksa Agung dan seluruh kementerian yang terlibat mengomunikasikan RUU itu kepada organisasi-organisasi terkait.
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan bahwa draf rancangan undang-undang (RUU) omnibus law cipta lapangan kerja
Kalau di dalam sistem politik, sebetulnya tidak banyak aturan yang tumpang-tindih dan perlu disederhanakan.
Dalam hal ini Komisi II melihat perlu adanya pembentukan omnibus law untuk mengintegrasikan sistem kepemiluan dalam menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang-tindih.
Pemerintah berkomunikasi dengan DPR untuk memasukkan omnibus law politik dalam program Baleg 2020-2024.
Upaya yang dilakukan pemerintah yang dituangkan dalam rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law itu harus memberi perlindungan kesejahteraan kepada pekerja di Indonesia.
Salah satu poin yang ditolak ialah pengaturan upah berdasarkan hitungan jam sebab dianggap merugikan buruh.
Kekhawatiran para buruh terhadap Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terkait upah yang akan ditentukan dengan jam kerja.
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan segera disahkan masuk Prolegnas 2020. Detail peraturan itu juga akan disampaikan oleh pemerintah
PENYATUAN undang-undang (omnibus law) bidang politik dipersiapkan untuk digunakan dalam Pemilu Serentak 2024.
Tumpang-tindih aturan menyebabkan kekisruhan dalam penanganan isu kelautan karena didasarkan pada kewenangan UU yang berbeda-beda.
Pembahasan omnibus Law Keamanan Laut masih berjalan tetapi kesimpulannya memang ada tumpang tindih dalam beberapa segi di dalam penanganan laut.
PRESIDEN Joko Widodo meminta para menterinya menyelesaikan naskah akademik dan draf rancangan omnibus law.
Presiden Joko Widodo membuka rapat sidang kabinet pertama pada 2020 yang khusus membahas mengenai rancangan pembangunan jangka menengah 2020-2024.
Tumpang-tindih dan ketidakharmoninya kedua UU ini membuat investasi berjalan lamban.
BPLN juga akan dapat berperan menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan regulasi mana saja yang tumpang tindih.
Jokowi berharap omnibus law dapat mewujudkan lapangan pekerjaan yang luas.
Dengan adanya BPLN, akan bisa terdata dengan baik pasal apa saja yang perlu masuk omnibus law dan mana yang tidak.
"Iya butuh karena perlu lembaga yang mensinkronisasi dalam implementasinya," ujar Herman
RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan segera dibahas usai ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) jangka pendek 2020.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved