2 RUU Omnibus Law Dibahas Usai Ditetapkan dalam Prolegnas

PEMBAHASAN 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) sapu jaat omnibus law, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan segera dibahas usai ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) jangka pendek 2020 di masa sidang kedua, akhir Januari 2020.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, pihaknya telah meminta pemerinta untuk terus melakukan pembahasan di luar masa sidang DPR karena merupakan RUU inisiatif pemerintah.

"Jadi jika DPR nanti sudah mengesahkan prolegnas tahunan 2020 maka presiden bisa langsung bersurat untuk 2 RUU omnibus law tersebut yang menjadi inisiatif dari pemerintah," ungkapnya di Jakarta, Kamis (2/1). 

Willy menjelaskan, pemerintah perlu melakukan pembahasan 2 RUU omnibus law tersebut secara komprehensif guna mengurangi timbulnya kontroversi di kalangan masyarakat. 

Pemerintah bisa memanggil dan membuka diri yang seluas-luasnya terhadap seluruh stakeholder yang berkaitan dengan RUU cipta lapangan kerja dan RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan yang masuk dalam omnibus law. 

"Sambil menunggu proses disahkannya prolegnas tahunan 2020 maka pemerintah  diharapkan membuka diri terhadap stakeholder yang terkait seluasnya untuk membahas ini agar RUU ini menjadi solid dan mendapat dukungan dari banyak pihak," paparnya. 

Baca juga :Percepat Deregulasi, Presiden: Omnibus Law Diajukan Desember

Meski belum disahkan, namun diketahui bahwa saat ini DPR sudah menyepakati 50 draft Rancangan Undang-undang (RUU) Prolegnas 2020 yang di dalamnya terdapat dua RUU Omnibus law yaitu terkait dengan Omnibus cipta lapangan kerja dan Omnibus perpajakan.

"Pengesahan tentang Prolegnas 2020. Akhir Januari dikebut tergantung pemerintah seberapa sulit draft dari pemerintah sehingga diikuti dengan naskah akademik (NA)," Ujar Willy.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memastikan akan menyelesaikan draft RUU Omnibus Law dan memasukannya ke DPR pada Januari 2020 dan segera dibahas.

"Jika NA tidak solid atau bolong-bolong nanti jadi pembahasan yang cukup alot di DPR karena spirit awalnya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan mengantisipasi krisis," jelas anggota DPR fraksi NasDem tersebut.

Presiden Joko Widodo berharap Omnibus law dapat di mewujudkan lapangan pekerjaan yang cukup luas. 

Selain itu, melalui omnibus law, pemerintah juga tidak perlu merevisi UU yang mempersulit kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, revisi membutuhkan waktu yang lama. (OL-7)