Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) atau draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat segera selesai pekan ini.
Menanggapi permintaan presiden, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan untuk bidang ketenagakerjaan draf tersebut masih dibahas dan akan dirapatkan di tingkat Kementerian Koordinator.
"Iya masih dibahas sekarang. Masih ada rapat di kemenko teman-teman eselon," ujarnya seusai menghadiri rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1).
Menurut politikus yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, rancangan omnibus law terkait bidang ketenagakerjaan akan difokuskan pada lima isu antara lain, mengenai upah minimum, pesangon bagi pegawai, dan jam kerja. Adapun pembahasannya sudah pada proses pembicaraannya teknis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Minggu ini Insya Allah selesai," tukasnya.
Baca juga: Soal Omnibus Law, Hipmi: Harmonisasi UU Kehutanan - UU Tata Ruang
Presiden Joko Widodo membuka rapat sidang kabinet pertama pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/12) yang khusus membahas mengenai rancangan pembangunan jangka menengah 2020-2024.
Presiden mengingatkan hal yang berkaitan dengan Omnibus Law diharapkan bisa selesai dalam pekan ini atau paling lambat pekan depan. (A-4)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta sistem transportasi massal antarmoda di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) terintegrasi
MENTERI Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet terbatas terkait konflik Palestina-Israel.
Pertemuan kabinet perang Israel ditunda untuk memutuskan respons terhadap serangan langsung Iran, karena negosiasi sanksi baru sedang berlangsung di negara-negara Barat.
Menurut Menpora, Kartu Pra Kerja yang dipersiapkan untuk memfasilitasi anak-anak muda dalam menuju jenjang kerja.
Presiden meminta pejabat baru di tingkat pemda memahami dan mengikuti aturan main yang sudah disepakati sebelumnya terkait penanggulangan bencana karhutla yang terjadi setiap tahun.
Keyakinan publik ke pemerintah antara lain karena penanganannya bagus (33,9%).
Penetapan UU Omnibus Law dinilai cepat. Salah satu langkahnya memberi masukan kepada pemerintah pusat, melalui argumentasi sesuai fakta dan melibatkan peranan legislative.
Jika tidak hati-hati, omnibus law justru berpotensi semakin menjauhkan tujuan utama investasi yang mendorong kesejahteraan masyarakat.
Tekanan yang dilakukan para buruh pun kemudian mereda karena keberhasilan program ini dalam memenuhi kepentingan para buruh dan juga stakeholders lainnya.
Kelebihan & Kekurangan Omnibus Law Cipta Kerja
EMPAT dari belasan buruh yang melakukan aksi anarkistis saat berlangsung demo omnibus law di sebuah perusahaan di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ditahan.
600-800 orang akan melakukan demo penolakan produk hukum Omnibus Law pertama di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerj di Balai KOta dan DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved