NEWSTICKER

Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

Pemerintah Harus Libatkan Publik Dalam Perumusan Omnibus Law UMKM
02/1/2020 16:45
Kerja sama yang menempatkan PT. Sarinah sebagai off taker (pembeli) juga avalist atau pihak penanggung jawab dari pelaku UMKM sehingga menambah keamanan bagi BRI.
Semua Aturan dan UU Hambat Investasi Harus Masuk RUU Omnibus Law
29/12/2019 23:26
Firman menegaskan bahwa investasi hendaknya tidak menghalalkan secara cara, khususnya terkait denganKementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).
Skema Upah Per Jam Khawatir Timbulkan Kemiskinan Struktural
28/12/2019 16:03
Kemiskinan struktural ini disebabkan, menurut Presiden KSPI Said Iqbal, ada sekitar 110 juta pekerja formal dan informal yang terancam tidak memperoleh upah minimum per bulan.
KSPI Ancam Demo Nasional Kecam Omnibus Law Ketenagakerjaan
28/12/2019 13:31
Aksi akan dilakukan atas ketidaksetujuan adanya rancangan Omnibus Law Ketenagakerjaan terutana terkait sistem upah per jam untuk pekerja.
Omnibus Law Atur Upah Lanjutan Korban PHK
27/12/2019 16:07
Pemberian upah lanjutan terhadap pekerja yang terkena PHK ini merupakan bentuk fasilitas jaminan kehilangan pekerjaan yang telah dimasukkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Jokowi Minta Penegak Hukum dan BIN Antisipasi Dampak Omnibus law
27/12/2019 12:18
juga minta Jaksa Agung, Polri, BIN untuk melihat dampak-dampak ikutan dari Omnibus Law ini. Jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Jokowi
Jokowi Minta Kementerian Lepas Ego Sektoral dalam Omnibus Law
27/12/2019 10:43
Omnibus Law harus memiliki fokus yang jelas dan masuk ke visi besar yang selama ini digaungkan, jangan sampai hanya menampung keinginan kementerian/lembaga saja
Jokowi Larang Ada Pasal Titipan dalam Omnibus Law
27/12/2019 10:07
"Jangan sampai dimanfaatkan tumpangan pasal-pasal titipan yang enggak relevan," kata Jokowi
Segera Bentuk Pusat Legislasi Nasional
26/12/2019 08:40
Badan ini bakal menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan mana saja regulasi yang tumpangtindih.
Omnibus Law Jangan Lindungi Pengusaha Korup
20/12/2019 09:25
Agus khawatir Omnibus Law menjadi 'pelindung' bagi para pengusaha nakal. Pemerintah diharap memisahkan antara pelanggaran administratif dengan perbuatan pidana.
DPR dan Pemerintah Dinilai Belum Satu Frekuensi soal Omnibus Law
19/12/2019 20:13
"Omnibus law ini yang paham sekarang ini baru pemerintah, DPR kan belum paham betul," terang Peneliti Senior Bidang Pengawasan Formappi M. Djadijono
Buruh Minta Dilibatkan soal Omnibus Law
19/12/2019 19:50
Dengan dilibatkannya Buruh dalam pembahasan Omnibus Law yang sekarang sedang dikerjakan maka aspirasi buruh bisa tertampung dengan baik
Menkeu Segera Rampungkan Draf Omnibus Law Perpajakan
16/12/2019 18:12
Ani, sapaan karib Sri Mulyani memastikan akan segera menyerahkan draf RUU Omnibus Law Perpajakan bersamaan dengan Surat Presiden (Surpres) pada pekan ini kepada DPR
Tunggu Surpres, DPR Belum Pastikan Omnibus Law Rampung 3 Bulan
16/12/2019 18:05
Perkiraan waktu penyelesaian baru bisa dilakukan bila DPR telah menerima rancangan draft RUU tersebut dari pemerintah.
Beleid Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diminta Selesai 3 Bulan
16/12/2019 13:47
Jokowi mengatakan beleid UU Cipta Lapangan Kerja tersebut harus segera diterbitkan demi mengantisipasi badai perlambatan ekonomi dunia
Outlook 2020 dan Tumpuan Omnibus Law
16/12/2019 09:40
Jika tidak hati-hati, omnibus law justru berpotensi semakin menjauhkan tujuan utama investasi yang mendorong kesejahteraan masyarakat.
2 RUU Omnibus Law Siap Masuk DPR
13/12/2019 04:30
PEMERINTAH akhirnya merampungkan penyusunan Rancangan (draf) UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Draf yang akan diajukan ke DPR pada Januari 2020 itu akan merevisi 82 undang-undang
Tiga Omnibus Law Akan Mulai Dibahas Tahun Depan
12/12/2019 20:11
Tiga omnibus yakni soal lapangan kerja, ibu kota negara dan pajak
Pemerintah Ajukan Omnibus Law pada Prolegnas 2020
04/12/2019 22:36
"Usulan RUU prioritas 2020 harus mempertimbangkan pendekatan omnibus law untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat investasi," ucap Yasonna
PP 80/2019 Dinilai Sejalan dengan Omnibus Law Perpajakan
04/12/2019 20:07
Di pasal 7 misalnya, disebutkan PMSE asal luar negeri wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia untuk mewakili PMSE yang dimaksud.