Kamis 12 Desember 2019, 20:11 WIB

Tiga Omnibus Law Akan Mulai Dibahas Tahun Depan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Tiga Omnibus Law Akan Mulai Dibahas Tahun Depan

MI/Susanto
Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya

 

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI telah memutuskan 50 RUU ke pimpinan untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Didalamnya terdapat tiga regulasi yang mengacu pada mekanisme omnibus law yakni tentang Ketenagakerjaan, Ibu kota dan Perpajakan.

"Hasil tripartit, ada 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2020. Didalamnya ada tiga omnibus yakni soal lapangan kerja, ibu kota negara dan pajak," kata Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya kepada Media Indonesia, Kamis (12/12).

Menurut dia, putusan Baleg terkait Prolegnas Prioritas tersebut sudah final dan menunggu putusan Pimpinan DPR untuk pengesahan pada rapat paripurna yang dijadwalkan pada Rabu, (18/12). Namun hasil pembahasan pemerintah, Baleg dan DPD itu harus mendapatkan persetujuan dari Badan Musyawarah (Bamus) supaya masuk dalam agenda paripurna.

Ia mengatakan ketika omnibus law yang masuk agenda pembahasan pada masa kerja 2020 baru sebatas keinginan tiga lembaga. "Menyangkut naskah akademiknya belum karena itu ada setelah disahkan Paripurna kemudian tahapan pembahasan," ungkapnya.

Baca juga: Omnibus Law Berpotensi Turunkan Penerimaan Pajak Pph Badan

Kemudian, kata dia, ketiga lembaga akan menentukan mekanisme khususnya mengenai urutan RUU yang akan dibahas pada masa kerja pertama dan kedua. "Sebab kita harus menentukan mana yang dibahas pertama dan selanjutnya terlebih juga ada tiga RUU yang statusnya carry over yakni tentang KUHP, Pemasyarakatan dan Materai yang ini baru terjadi pertama kali. Dengan begitu kita perlu mematangkan detailnya atau urutan RUUnya yang lebih dulu dibahas di yang mana saja," jelasnya.

Willy mengatakan kesepakatan mengenai urutan RUU sangat pentig, mengingat jumlah tersebut sangat banyak dan membutuhkan manajemen waktu yang tepat supaya mampu diselesaikan. "Nantinya dari 50 RUU itu mana saja yang akan dibahas lebih dulu karena jumlah tersebut kan berat untuk diselesaikan dalam satu tahun belum lagi ada pembahasan UU carry over. Nah itu yang perlu kita matangkan detailnya seperti apa," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

dok.mi

Apjati Harapkan Kapolri Listyo SP Fokus Pemberantasan TPPO PMI

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 27 Januari 2021, 21:05 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diharapkan Apjati membei perhatian lebih terhadap pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia...
Dok. Pribadi

Polri Tegaskan akan Tindak Tegas Pelaku Ujaran Kebencian dan SARA

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Rabu 27 Januari 2021, 20:49 WIB
Hari ini pihaknya sudah menahan politikus Hanura Ambroncius Nababan yang menjadi tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA terhadap mantan...
ANTARA/APRILLIO AKBAR

Eks FPI Disarankan Gabung Organisasi yang Bermanfaat

👤Budi Ernanto 🕔Rabu 27 Januari 2021, 20:06 WIB
Dinilai tepat jika bergabung ke organisasi resmi agar terhindar dari kelompok...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya