Menkeu Segera Rampungkan Draf Omnibus Law Perpajakan

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cepat menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 demi mewujudkan perbaikan ekonomi Indonesia.

"Kami berharap bisa segera dilaksanakan nanti pada masa sidang 2020. Karena materinya sudah familiar dan jumlahnya tidak terlalu banyak dari sisi jumlah pasalnya, serta bidang-bidang subjeknya yang sudah didiskusikan, maka kami berharap diselesaikan cukup cepat," kata Sri Mulyani usai melakukan rapat dengan pimpinan DPR, di DPR, Jakarta, Senin (16/12).

Ani, sapaan karib Sri Mulyani memastikan akan segera menyerahkan draf RUU Omnibus Law Perpajakan bersamaan dengan Surat Presiden (Surpres) pada pekan ini kepada DPR.

"Nanti akam disampaikan langsung oleh Bapak Presiden melalui Surpres. Insya Allah bisa diselesaikan minggu ini," terang Ani.

Ia menambahkan, dalam RUU Omnibus Law Perpajakan ada 28 pasal dari 7 UU yang akan diamandemen menjadi satu kesatuan.

Baca juga ; Tunggu Surpres, DPR Belum Pastikan Omnibus Law Rampung 3 Bulan

Ke-7 UU itu diantaranya, UU tentang Pajak Penghasilan, UU tentang Pajak Pertambahan Nilai, UU tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU Pemerintah Daerah.

Sementara 28 pasal yang diamandemen itu akan dimasukkam ke dalam 6 klaster seperti pendanaan investasi, sistem perpajakan teritorial, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, ekonomi digital dan insentif pajak.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani, menyatakan ke-6 klaster yang ada dalam RUU Omnibus Law Perpajakan itu tidak akan langsung dapat dirasakan hasilnya pada saat RUU disahkan.

"Meskipun bisa diselesaikan 2020, dampaknya baru akan terlihat tahun paling cepat 2021 atau 2022. Namun segala sesuatu itu harus kita persiapkan," pungkas Puan. (OL-7)