Pemerintah Harus Libatkan Publik Dalam Perumusan Omnibus Law UMKM

KERJA sama antara pusat perbelanjaan milik pemerintah, PT Sarinah, dan Bank Republik Indonesia (BRI) dalam upaya mendorong usaha mikro kecil menengaha (UMKM) unggulan perlu mendapat apresiasi.

Apalagi BRI siap mendukung pembiayaan UMKM yang pemasaran produknya dijamin Sarinah, terutama UMKM jenis ethnic fashion, arts, dan crafts serta makanan khas Indonesia mendapat respon positif dari berbagai pihak.
 
Pakar ekonomi kerakyatan dan koperasi milenial, Frans Meroga Panggabean, menilai kerja sama yang menempatkan PT. Sarinah sebagai off taker (pembeli) juga avalist atau pihak penanggung jawab dari pelaku UMKM sehingga menambah keamanan bagi BRI.

"Apalagi  BRI turut memberikan modal kepada pelaku UMKM tersebut, sudah jadi contoh positif yang akan membawa kemajuan bagi UMKM," ujar Frans di Jakarta, Kamis (2/1).

Ia berpendapat akan sangat baik dan tidak menjadi strategi yang sporadis, apabila dalam Omnibus Law yang sedang dirumuskan dapat diatur skema closed loop system dalam ekosistem bisnis UMKM supaya peran dan posisi setiap pelaku dapat jelas serta tidak saling serobot.

"Harus jelas posisi antarpelaku ekonomi yang mutlak berorientasi saling dukung dan saling mengamankan. Peran, posisi dan batasan dari masing-masing Koperasi, BUMDes, BUMN, Swasta Besar, Perbankan, Pelaku UMKM dan Pemerintah semua diatur dengan jelas," ujar Frans

Frans mengimbau pemerintah agar melibatkan publik & semua stakeholder dalam perumusan Omnibus Law, sesuai arahan Presiden Jokowi supaya dalam prosesnya tetap terbuka dan diekspos ke publik sebelum diajukan ke DPR, sehingga masukan dari masyarakat dapat terakomodir

"Peran penting dan misi besar yg diemban Koperasi & UMKM pun juga harus dijelaskan dengan gamblang dalam Omnibus Law nanti. Jangan terjebak pada euforia Go Global hanya fokus ekspor sehingga lupa yang lebih penting adalah menekan impor dan menguasai pasar domestik," seru Frans.

Lulusan MBA dari Universite de Grenoble, Prancis tersebut menambahkan, yang terpenting dalam Omnibus Law klaster UMKM ini adalah substansi pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang selanjutnya otomatis akan berimbas pada terpenuhinya substansi kemudahan dan perlindungan UMKM.

"Pak Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian) kemarin bicara akan diatur level playing field yang sama dengan produk impor, berarti skema closed loop system dalam ekosistem bisnis UMKM harus jelas diatur agar semua pihak berjalan bersama dalam harmoni untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi," imbau Frans.

Pemberdayaan dan kesetaraan koperasi 

Frans  yang juga Direktur Generasi Optimis Research & Consulting (GORC) kembali mengimbau pemerintah agar momentum perumusan Omnibus Law ini jadi ajang pembuktian memprioritaskan ekonomi kerakyatan dengan memberikan peranan yang besar kepada koperasi dalam strategi akselerasi transformasi ekonomi. 

"Identiknya koperasi dengan UMKM tidak terbantahkan karena koperasi lah yang paling paham tentang karakter UMKM dan lebih banyak bersentuhan langsung dengan UMKM," kata Frans. (RO/OL-09)