DPR dan Pemerintah Dinilai Belum Satu Frekuensi soal Omnibus Law

OMNIBUS law yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020 dinilai belum tentu sukses, mengingat pemerintah dan DPR belum satu frekuensi dalam pemahaman.

"Omnibus law ini yang paham sekarang ini baru pemerintah, DPR kan belum paham betul," terang Peneliti Senior Bidang Pengawasan Formappi M. Djadijono saat ditemui dalam paparan evaluasi kinerja DPR 2019-2020; DPR Ngegas di Awal Periode di Kantor Formappi (19/12).

Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari RUU yang diusulkan fraksi dan komisi di DPR.

"Karena RUU yang diusulkan oleh fraksi-fraksi, komisi-komisi kepada badan legislasi itu tidak mencerminkan adanya pemahaman tentang omnibus law," lanjutnya.

Dalam Prolegnas prioritas tahun 2020 terdapat beberapa RUU omnibus law yang diajukan pemerintah yakni RUU tentang cipta lapangan kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan RUU tentang ibu kota negara.

Baca juga : Menkeu Segera Rampungkan Draf Omnibus Law Perpajakan

Rencananya, RUU omnibus law tentang perpajakan akan disampaikan pada Januari 2020, bersamaan dengan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai pembuatan draf dan naskah akademik usai RUU ditetapkan dalam Prolegnas ioritas adalah hal yang biasa.

kebiasaan dalam proses pembuatan undang-undang memang lazim dilakukan seperti itu

"Itu yang mereka akan lakukan di bulan-bulan pertama setelah RUU Prolegnas prioritas ditetapkan," terang Lucius.

Meski demikian, Lucius menilai proses itu tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurutnya, rancangan undang-undang omnibus law semestinya sudah disertai naskah akademik dan draf saat diusulkan masuk dalam Prolegnas maupun Prolegnas prioritas.

Baca juga : Tunggu Surpres, DPR Belum Pastikan Omnibus Law Rampung 3 Bulan

"Di UU 12/2011 mestinya saat RUU diusulkan untuk masuk dalam Prolegnas maupun Prolegnas prioritas mestinya sudah disertai naskah akademik dengan draf RUUnya

tapi sudah sekian lama DPR kita lupa dengan peraturan itu," ujar Lucius.

Namun pada prakteknya RUU yang masuk dalam Prolegnas maupun Prolegnas prioritas belum disertai naskah akademik dan draf. Yang terjadi selama ini, naskah akademik dan draf RUU baru disusun setelah RUU masuk dalam Prolegnas maupun Prolegnas prioritas.

"Karena hampir semua RUU yang masuk Prolegnas belum ada naskah akademik dan drafnya. Jadi memang kemudian setelah ditetapkan dalam Prolegnas prioritas proses selanjutnya para pengusul RUU itu kemudian wajib membuat naskah akademik dan drafnya," tambah Lucius. (OL-7)