Jumat 27 Desember 2019, 10:07 WIB

Jokowi Larang Ada Pasal Titipan dalam Omnibus Law

Damar Iradat | Politik dan Hukum
Jokowi Larang Ada Pasal Titipan dalam Omnibus Law

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo

 

Presiden Joko Widodo membuka rapat terbatas tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan imbauan agar pembuatan Rancangan Undang-undang Omnibus Law tidak disusupi pasal-pasal titipan.

Ia ingin RUU Omnibus Law tetap berjalan sesuai visi misi pemerintah lima tahun ke depan.

"Jangan sampai dimanfaatkan tumpangan pasal-pasal titipan yang enggak relevan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (27/12).

Jokowi juga tak ingin RUU Omnibus Law hanya menampung keinginan kementerian dan lembaga. RUU Omnibus Law harus masuk dalam visi besar pemerintah.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk mendalami naskah akademik dan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Naskah akademik dan draf RUU Omnibus Law itu juga diminta segera dikirim ke DPR.

"Nanti disampaikan ke DPR setelah tanggal 10 Januari," ungkapnya.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masih Finalisasi

Di sisi lain, mantan Wali Kota Solo itu juga meminta Kejaksaan Agung, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melihat dampak-dampak dari Omnibus Law. Hal ini agar jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sehingga, tolong agar dikomunikasikan dengan yang terkait, dengan yang ada di dalam omnibus law, seluruh menteri juga dikomunikasikan dan juga dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan," ucap Jokowi.

Pemerintah memperkenalkan konsep omnibus law sebagai langkah mempermudah investor menanamkan modalnya di Indonesia. Metode ini dapat menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

Melalui omnibus law, pemerintah juga tidak perlu merevisi UU yang mempersulit kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, revisi membutuhkan waktu yang lama.(OL-5)

Baca Juga

MI/Susanto

Kejagung Cegah Belasan Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Asabri

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 28 Januari 2021, 11:47 WIB
Beredar kabar ada 12 orang yang dilakukan pencegahan ke luar negeri. Belasan orang itu termasuk tujuh calon...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Jaksa Bantah Jadikan Hiendra Kambing Hitam

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 28 Januari 2021, 09:35 WIB
Sebelumnya, dalam persidangan, Hiendra Soenjoto membantah tuduhan jaksa. Hiendra mengaku tidak menyuap...
MI/Susanto

KPK Dalami Arahan Juliari ke Eks ADC Mensos

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 28 Januari 2021, 08:44 WIB
"Eko Budi Santoso didalami pengetahuannya terkait peran dan arahan khusus tersangka JPB (Juliari Peter Batubara) saat menjabat selaku...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya