Jokowi Larang Ada Pasal Titipan dalam Omnibus Law

Presiden Joko Widodo membuka rapat terbatas tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan imbauan agar pembuatan Rancangan Undang-undang Omnibus Law tidak disusupi pasal-pasal titipan.

Ia ingin RUU Omnibus Law tetap berjalan sesuai visi misi pemerintah lima tahun ke depan.

"Jangan sampai dimanfaatkan tumpangan pasal-pasal titipan yang enggak relevan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (27/12).

Jokowi juga tak ingin RUU Omnibus Law hanya menampung keinginan kementerian dan lembaga. RUU Omnibus Law harus masuk dalam visi besar pemerintah.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk mendalami naskah akademik dan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Naskah akademik dan draf RUU Omnibus Law itu juga diminta segera dikirim ke DPR.

"Nanti disampaikan ke DPR setelah tanggal 10 Januari," ungkapnya.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masih Finalisasi

Di sisi lain, mantan Wali Kota Solo itu juga meminta Kejaksaan Agung, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melihat dampak-dampak dari Omnibus Law. Hal ini agar jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sehingga, tolong agar dikomunikasikan dengan yang terkait, dengan yang ada di dalam omnibus law, seluruh menteri juga dikomunikasikan dan juga dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan," ucap Jokowi.

Pemerintah memperkenalkan konsep omnibus law sebagai langkah mempermudah investor menanamkan modalnya di Indonesia. Metode ini dapat menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

Melalui omnibus law, pemerintah juga tidak perlu merevisi UU yang mempersulit kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, revisi membutuhkan waktu yang lama.(OL-5)