Jumat 20 Desember 2019, 21:15 WIB

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masih Finalisasi

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masih Finalisasi

Antara
Rakor Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan

 

RANCANGAN Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memerbaiki iklim investasi dan daya saing Indonesia.

RUU tersebut kini masih dalam tahap finalisasi dan dirampungkan dengan beberapa kementerian terkait sebelum nantinya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disahkan sebagai UU baru.

Pembahasan RUU yang melibatkan 31 kementerian dan lembaga ini menggunakan metode penyusuan teknik legal drafting yang berbeda dari penyusunan RUU pada umumnya.

Dalam RUU tersebut, terdapat 11 klaster meliputi penyederhanaan perizinan berusaha; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi.

Bersadasarkan informasi yang diterima, per Jumat (20/12) perkembangan pembahasan substansial RUU tersebut akan mengamandemen sebanyak 79 UU dan 1.228 pasal.

Seluruh pasal yang masuk dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu akan mengalami revisi maupun penghapusan. Hal yang kini tengah intensi dibahas ialah mengenai sanksi.

Beberapa kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini tengah membahas ihwal penerapan sanksi dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pasalnya ada sebagian UU sektor yang mencapuradukkan sanksi administratif dengan sanksi pidana.

Sementara Menteri Koordintor Bidang Perekonimian, Airlangga Hartarto mengharapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

"Diharapkan mampu mendorong agar neraca pembayaran surplus, sehingga diperlukan peningkatan investasi dengan mendorong Foreign Direct Investment (FDI) dan mengurangi investasi asing jangka pendek/portfolio serta mengurangi defisit transaksi berjalan," jelas Airlangga di kantornya.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun Omnibus Law agar memperbaiki ekosistem investasi," sambungnya. (OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More