Aturan Harus Untungkan Semua Pihak

ASOSIASI Pengusaha Indonesia berharap agar skema omnibus law terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dapat menguntungkan semua pihak, termasuk pengusaha dan buruh.

"Menciptakan lapangan kerja itu merupakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan buruh dan pengusaha. Intinya jangan merugikan antarpihak," ungkap Wakil Ketua Apindo, Anton J Supit, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, menyatakan progres finalisasi RUU Cipta Lapangan Kerja telah mencapai 95%. Pemerintah akan menyerahkan surat Presiden ke parlemen agar RUU itu segera disahkan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Pemerintah, imbuh Yasonna, menginginkan perbaikan pada sistem dasar ketenagakerjaan. Karena itu, disusun RUU Cipta Lapangan Kerja melalui omnibus law yang di dalamnya terdapat 79 UU dan 1.228 pasal untuk diamendemen.

"Dengan selesainya UU omnibus law ini, akan ada satu perubahan fundamental dalam investasi dan penciptaan lapangan kerja," jelas Yasonna di Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, mayoritas buruh menolak UU Cipta Lapangan Kerja. Bahkan mereka mengancam akan turun ke jalan lantaran UU itu dianggap tidak memihak buruh.

Salah satu poin yang ditolak ialah pengaturan upah berdasarkan hitungan jam sebab dianggap merugikan buruh. Selain itu, buruh juga merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan aturan itu.

Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) misalnya kemarin berunjuk rasa di depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut Kepala Bidang Hukum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman, Pimpinan Daerah DKI Jakarta, Ujang Romly, kekhawatiran buruh terkait upah yang akan ditentukan dengan jam kerja.

"Kalau efektif kerja cuma dua jam per hari, ya itu yang didapatkan. Tidak ada upah minimum provinsi, upah sektoral provinsi, kabupaten/kota," ujar Ujang. (Uta/Mir/Tri/X-11)