PEMERINTAH menginginkan adanya omnibus law bidang politik sehingga sejumlah perundangan terkait politik dapat terintegrasi. Misalnya, perundangan terkait partai politik, pemilu, dan pilkada.
Pihak DPR mengaku tidak menutup diri atas wacana yang digulirkan pemerintah tersebut. Namun, perlu koordinasi lebih dini dan mendalam agar unifikasi perundangan politik dapat terwujud secara maksimal.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Herman Khaeron mengatakan penyusunan omnibus law harus bersumber dari pemerintah. Dengan begitu, bila ingin ada RUU omnibus law politik, harus inisiatif pemerintah.
"Omnibus law pastinya inisiatif pemerintah karena terkait kepentingan pemerintah yang sangat urgen dan terintegrasi," ujarnya di Jakarta, kemarin.
Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse, menambahkan bahwa wacana omnibus law bidang politik telah muncul dalam pertemuan antara Komisi II dan Kemendagri. Omnibus law politik diharapkan dapat membuat regulasi mengenai pemilu menjadi lebih sederhana dan efektif. "Iya itu muncul saat pembahasan prolegnas," ujar Zulfikar.
Sejauh ini, ada rencana membentuk omnibus law bidang politik terhadap lima UU, yakni UU Pemilu, UU Pilkada, UU Parpol, UU MD3, dan UU Pemerintah Daerah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan pembahasan dua RUU terkait dengan omnibus law bidang perekonomian makro akan dilakukan setelah penetapan prolegnas prioritas akhir bulan ini. Kedua RUU tersebut ialah RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.
Sambil menunggu DPR menetapkan Prolegnas 2020, Willy berharap pemerintah terus mematangkan materi kedua RUU tersebut. Hal itu penting mengingat omnibus law merupakan salah satu RUU inisiatif pemerintah.
"Jadi, jika DPR nanti sudah mengesahkan Prolegnas 2020, Presiden bisa langsung mengajukan dua RUU omnibus law yang menjadi inisiatif pemerintah itu," jelasnya.
Presiden Joko Widodo berharap omnibus law dapat mewujudkan lapangan pekerjaan yang luas. Selain itu, melalui omnibus law, pemerintah juga tidak perlu merevisi undang-undang yang selama ini menghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Revisi, menurut Presiden, akan membutuhkan waktu yang lama. (Pro/Uta/P-3)
