Senin 06 Januari 2020, 08:40 WIB

Omnibus Law Politik Butuh Persiapan Matang

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Omnibus Law Politik Butuh Persiapan Matang

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat.

 

PEMERINTAH menginginkan adanya omnibus law bidang politik sehingga sejumlah perundangan terkait politik dapat terintegrasi. Misalnya, perundangan terkait partai politik, pemilu, dan pilkada.

Pihak DPR mengaku tidak menutup diri atas wacana yang digulirkan pemerintah tersebut. Namun, perlu koordinasi lebih dini dan mendalam agar unifikasi perundangan politik dapat terwujud secara maksimal.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Herman Khaeron mengatakan penyusunan omnibus law harus bersumber dari pemerintah. Dengan begitu, bila ingin ada RUU omnibus law politik, harus inisiatif pemerintah.

"Omnibus law pastinya inisiatif pemerintah karena terkait kepentingan pemerintah yang sangat urgen dan terintegrasi," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse, menambahkan bahwa wacana omnibus law bidang politik telah muncul dalam pertemuan antara Komisi II dan Kemendagri. Omnibus law politik diharapkan dapat membuat regulasi mengenai pemilu menjadi lebih sederhana dan efektif. "Iya itu muncul saat pembahasan prolegnas," ujar Zulfikar.

Sejauh ini, ada rencana membentuk omnibus law bidang politik terhadap lima UU, yakni UU Pemilu, UU Pilkada, UU Parpol, UU MD3, dan UU Pemerintah Daerah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan pembahasan dua RUU terkait dengan omnibus law bidang perekonomian makro akan dilakukan setelah penetapan prolegnas prioritas akhir bulan ini. Kedua RUU tersebut ialah RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Sambil menunggu DPR menetapkan Prolegnas 2020, Willy berharap pemerintah terus mematangkan materi kedua RUU tersebut. Hal itu penting mengingat omnibus law merupakan salah satu RUU inisiatif pemerintah.

"Jadi, jika DPR nanti sudah mengesahkan Prolegnas 2020, Presiden bisa langsung mengajukan dua RUU omnibus law yang menjadi inisiatif pemerintah itu," jelasnya.

Presiden Joko Widodo berharap omnibus law dapat mewujudkan lapangan pekerjaan yang luas. Selain itu, melalui omnibus law, pemerintah juga tidak perlu merevisi undang-undang yang selama ini menghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Revisi, menurut Presiden, akan membutuhkan waktu yang lama. (Pro/Uta/P-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Mantan Anggota KPU RI Viryan Aziz Meninggal Dunia karena Sakit

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 06:46 WIB
Viryan meninggal pukul 01.40 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, Sabtu...
MI/ Adam Dwi

Penyuap Eks Bupati Buru Selatan Diadili di PN Ambon

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Jumat 20 Mei 2022, 23:10 WIB
Dalam kasus ini KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Tagop Sudarsono Soulisa, dan dua pihak swasta Johny Ryndard Kasman serta Ivana...
Antara

Irjen Napoleon Dipecat Usai Semua Kasus Inkrah

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 20 Mei 2022, 23:05 WIB
Gatot memastikan Divisi Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya