Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju untuk segera menyelesaikan naskah Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, pekan ini.
"Kita menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja. Target kita harus selesai sehingga ada timeframe yang jelas," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1).
Setelah naskah selesai, RUU tersebut akan diajukan ke DPR untuk segera dibahas.
"Kalau ada persoalan-persoalan bisa segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan," imbuh Presiden.
Baca juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Utamakan Perlindungan
Selain meminta penyelesaian naskah segera, Presiden juga menginstruksikan Polri, Jaksa Agung dan seluruh kementerian yang terlibat mengomunikasikan RUU itu kepada organisasi-organisasi terkait.
"Pendekatan kepada organisasi-organisasi yang ada juga dilakukan. Sehingga nanti proses-proses yang ada seperti pengajuan ke DPR dan pendekatan dengan organisasi bisa berjalan paralel," ucap Kepala Negara.
Dia meyakini, dengan omnibus law, Indonesia bisa melakukan reformasi perpajakan dan menjadi pusat gravitasi ekonomi regional bahkan global.
Perekonomian Indonesia akan memiliki daya tarik tinggi bagi investor-investor di seluruh dunia.
"Sehingga nanti ekosistem investasi yang saya harapkan memiliki dampak yang besar bagi penciptaan lapangan kerja di negara kita," tutur mantan Wali Kota Surakarta.(OL-5)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved