Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju untuk segera menyelesaikan naskah Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, pekan ini.
"Kita menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja. Target kita harus selesai sehingga ada timeframe yang jelas," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1).
Setelah naskah selesai, RUU tersebut akan diajukan ke DPR untuk segera dibahas.
"Kalau ada persoalan-persoalan bisa segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan," imbuh Presiden.
Baca juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Utamakan Perlindungan
Selain meminta penyelesaian naskah segera, Presiden juga menginstruksikan Polri, Jaksa Agung dan seluruh kementerian yang terlibat mengomunikasikan RUU itu kepada organisasi-organisasi terkait.
"Pendekatan kepada organisasi-organisasi yang ada juga dilakukan. Sehingga nanti proses-proses yang ada seperti pengajuan ke DPR dan pendekatan dengan organisasi bisa berjalan paralel," ucap Kepala Negara.
Dia meyakini, dengan omnibus law, Indonesia bisa melakukan reformasi perpajakan dan menjadi pusat gravitasi ekonomi regional bahkan global.
Perekonomian Indonesia akan memiliki daya tarik tinggi bagi investor-investor di seluruh dunia.
"Sehingga nanti ekosistem investasi yang saya harapkan memiliki dampak yang besar bagi penciptaan lapangan kerja di negara kita," tutur mantan Wali Kota Surakarta.(OL-5)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved