Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani mengatakan upaya penyederhanaan aturan mulai dilakukan melalui penetapan omnibus law. Omnibus law menjadi solusi yang harus ditempuh guna menghadapi stagnansi pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Salah satu yang telah berjalan prosesnya ialah omnibus law Cipta Lapangan Kerja. Saat ini, rancangannya tengah dipersiapkan di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Namun, kenyataannya upaya penyederhanaan itu masih menyisakan tumpang tindih regulasi dan tidak hanya terjadi di sektor ekonomi.
"Pada kenyataannya regulasi tumpang tindih dan tidak sinkron itu tidak hanya ada di lapangan investasi, di sinilah peranan Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN) diperlukan untuk segera memulai tugasnya," ujar Christina ketika dihubungi, Senin (6/1).
Baca juga: BPLN Penting untuk Selesaikan Aturan yang Tumpang Tindih
Dengan begitu, lanjut Christina, tujuan melakukan penyederhanaan regulasi di berbagai sektor bisa segera terealisasi. Pembentukan BPLN juga sudah menjadi amanat UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Kita perlu langkah konkret yang sifatnya executable segera," tuturnya.
Dikatakan Christina, BPLN nantinya akan dapat melakukan sinkronisasi regulasi dan mengurangi tumpang tindih aturan. Selain itu, BPLN juga akan dapat berperan menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan regulasi mana saja yang tumpang tindih.
"Jadi saya sependapat agar amanat UU ini segera direalisasikan," tukasnya.(OL-5)
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.
Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.
Bangkitkan potensi ekonomi masyarakat dengan mendorong peningkatan tata kelola koperasi di Indonesia demi keadilan dan kemakmuran yang merata.
Pembahasannya pun akan dilakukan secara seksama dan tidak mengejar target untuk segera rampung.
Dengan adanya BPLN, akan bisa terdata dengan baik pasal apa saja yang perlu masuk omnibus law dan mana yang tidak.
Badan ini bakal menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan mana saja regulasi yang tumpangtindih.
MENTERI Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan rencana pemerintah membentuk pusat legislasi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved