ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani mengatakan upaya penyederhanaan aturan mulai dilakukan melalui penetapan omnibus law. Omnibus law menjadi solusi yang harus ditempuh guna menghadapi stagnansi pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Salah satu yang telah berjalan prosesnya ialah omnibus law Cipta Lapangan Kerja. Saat ini, rancangannya tengah dipersiapkan di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Namun, kenyataannya upaya penyederhanaan itu masih menyisakan tumpang tindih regulasi dan tidak hanya terjadi di sektor ekonomi.
"Pada kenyataannya regulasi tumpang tindih dan tidak sinkron itu tidak hanya ada di lapangan investasi, di sinilah peranan Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN) diperlukan untuk segera memulai tugasnya," ujar Christina ketika dihubungi, Senin (6/1).
Baca juga: BPLN Penting untuk Selesaikan Aturan yang Tumpang Tindih
Dengan begitu, lanjut Christina, tujuan melakukan penyederhanaan regulasi di berbagai sektor bisa segera terealisasi. Pembentukan BPLN juga sudah menjadi amanat UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Kita perlu langkah konkret yang sifatnya executable segera," tuturnya.
Dikatakan Christina, BPLN nantinya akan dapat melakukan sinkronisasi regulasi dan mengurangi tumpang tindih aturan. Selain itu, BPLN juga akan dapat berperan menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan regulasi mana saja yang tumpang tindih.
"Jadi saya sependapat agar amanat UU ini segera direalisasikan," tukasnya.(OL-5)
