Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PERDANA Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyambut baik upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menyederhanakan aturan untuk meningkatkan investasi.
"Mendagri Tito (Karnavian) menyampaikan secara detail ke PM Lee langkah-langkah penyederhanaan aturan termasuk perda dan birokrasi investasi lewat penyusunan omnibus law," jelas Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kastorius Sinaga.
PM Lee, imbuh Kastorius, tampak antusias mendengar paparan Mendagri Tito tentang omnibus law sebagai upaya penyederhanaan aturan untuk mendorong investasi luar negeri di Indonesia.
Menurut Kastorius, PM Lee berharap Indonesia terus melakukan reformasi untuk mempermudah investasi, khususnya dalam penyederhanaan peraturan di daerah, sistem perpajakan, dan urusan tenaga kerja (labour registration).
Dalam pertemuan itu PM Lee juga mengatakan Mendagri Tito berhasil membangun kerja sama yang sangat baik dengan Singapura saat menjabat Kapolri.
Harapan yang sama juga disampaikan PM Singapura agar Mendagri Tito tetap berperan mempererat kerja sama kedua negara di masa depan.
Pada pertemuan tersebut PM Lee Hsien Loong didampingi beberapa pejabat terasnya, termasuk Kepala Kepolisian Singapura Jenderal Hoong Wee Teck.
Turut mendampingi Mendagri Tito, Duta Besar RI untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya, Dirjen Politik Umum Kemendagri Bahtiar, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, Apep Fajar, dan Jonatan Tahir.
Pertemuan dilakukan di sela kunjungan Tito ke Singapura untuk menerima Penghargaan The Distinguished Service Order yang disematkan Presiden Singapura YM Halimah Yakob di Istana Presiden, kemarin.
"Indonesia negara besar yang kaya sumber daya alam dan berpotensi menjadi lokasi industri manufaktur. Indonesia terletak di lokasi strategis dan kedua negara memiliki sejarah persahabatan yang panjang," kata PM Lee Hsien Loong. (Cah/Pro/Ind/P-1)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved