Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PRESIDEN Joko Widodo siap mengangkat dua jempol tangannya sebagai bentuk apresiasi kepada DPR RI. Dengan syarat, DPR RI bisa menyelesaikan pembahasan omnibus law dalam kurun 100 hari.
"Kita harap, mohon, agar DPR bisa selesaikan pembahasan maksimal 100 hari. Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan dalam 100 hari," ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1).
Naskah RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan diproyeksikan rampung pekan ini dan akan diajukan kepada DPR, pekan depan.
Presiden menyebut ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang akan dibatalkan dengan munculnya omnibus law.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Sandiaga Hati-Hati di 2024
Pasal-pasal tersebut, lanjut dia, sebelumnya kerap kali menghambat kecepatan pemerintah pusat dalam bergerak dan merespon setiap perubahan yang terjadi.
Hal itu pun akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga tidak mampu tumbuh secara maksimal.
"Kalau ini nanti keluar, akan ada sebuah perubahan besar dalam pergerakan ekonomi kita, dalam pergerakan pembuatan kebijakan-kebijakan. Sebaliknya, kalau UU kita kaku, peraturan pemerintah kita kaku, perubahan yang ada tidak bisa direspon dengan cepat, tercegat, terhambat aturan yang kita buat sendiri," jelas Presiden.
Ia optimistis, dengan kemunculan omnibus law yang akan menyederhanakan berbagai regulasi, investasi yang masuk ke Indonesia akan semakin besar sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Ini akan menyelesaikan persoalan yang sering saya sampaikan, yang bertahun-tahun tidak bisa kita selesaikan, yaitu current account defisit dan defisit neraca perdagangan. Itu sangat mendasar sekali. Problem besarnya memang masih banyak peraturan yang menghambat kita, baik UU, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ini ruwet sekali. Meruwetkan kita semua," tandasnya. (OL-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved