Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo siap mengangkat dua jempol tangannya sebagai bentuk apresiasi kepada DPR RI. Dengan syarat, DPR RI bisa menyelesaikan pembahasan omnibus law dalam kurun 100 hari.
"Kita harap, mohon, agar DPR bisa selesaikan pembahasan maksimal 100 hari. Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan dalam 100 hari," ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1).
Naskah RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan diproyeksikan rampung pekan ini dan akan diajukan kepada DPR, pekan depan.
Presiden menyebut ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang akan dibatalkan dengan munculnya omnibus law.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Sandiaga Hati-Hati di 2024
Pasal-pasal tersebut, lanjut dia, sebelumnya kerap kali menghambat kecepatan pemerintah pusat dalam bergerak dan merespon setiap perubahan yang terjadi.
Hal itu pun akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga tidak mampu tumbuh secara maksimal.
"Kalau ini nanti keluar, akan ada sebuah perubahan besar dalam pergerakan ekonomi kita, dalam pergerakan pembuatan kebijakan-kebijakan. Sebaliknya, kalau UU kita kaku, peraturan pemerintah kita kaku, perubahan yang ada tidak bisa direspon dengan cepat, tercegat, terhambat aturan yang kita buat sendiri," jelas Presiden.
Ia optimistis, dengan kemunculan omnibus law yang akan menyederhanakan berbagai regulasi, investasi yang masuk ke Indonesia akan semakin besar sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Ini akan menyelesaikan persoalan yang sering saya sampaikan, yang bertahun-tahun tidak bisa kita selesaikan, yaitu current account defisit dan defisit neraca perdagangan. Itu sangat mendasar sekali. Problem besarnya memang masih banyak peraturan yang menghambat kita, baik UU, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ini ruwet sekali. Meruwetkan kita semua," tandasnya. (OL-2)
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved