Omnibus Law Didemo, Moeldoko: Pemerintah Buka Ruang Komunikasi

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui adanya ketidakpuasan dari kalangan buruh terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang akan menjadi undang-undang omnibus law termasuk menyangkut isu tenaga kerja.

Hal itu disampaikannya menanggapi demonstrasi buruh di DPR terkait omnibus law. Moeldoko menilai demonstrasi terjadi lantaran ada kesimpangsiuran infromasi. Pemerintha, jelasnya, akan mengintensifkan komunikasi dengan berbabai kelompok agar RUU tersebut bisa diterima berbagai kepentingan masyarakat.

"Yang lebih penting adanya pertemuan yang bisa mengakomodasi semua pihak, yang bisa mendengarkan substansinya agar tidak simpang siur. Karena kesimpangsiuran itu yang membuat teman-teman (buruh) berdemo," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/1).

Seperti diberitakan massa buruh hari ini berdemonstrasi menolak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Menurut Moeldoko, substansi dalam RUU tersebut belum terkomunikasikan dengan baik ke publik sehingga muncul informasi yang dinilai kurang tepat.

"Substansinya belum tersampaikan dengan baik. Justru beredar yang tidak benar seperti cuti hamil katanya dihilangkan padahal tidak," ucap Moeldoko.

Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menekankan agar dalam penyusunan omnibus law menyerap aspirasi masyarakat seluasnya. Pasalnya, tambah Moeldoko, omnibus law dirancang untuk menciptakan lapangan kerja seluasnya. Ia pun meminta kalangan yang masih belum puas terhadap omninus law tersebut turut menyampaikan aspirasinya termasuk saat pembahasan di DPR kelak.

"Dalam omnibus law ini memberikan kepastian. Kita ingin cari titik keseimbangan baru yang pas baik untuk pekerja dan pengusaha. Kedua belah pihak harus memiliki semangat yang sama," pungkas mantan Panglima TNI itu. (OL-8)