Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR dan pemerintah telah berkomunikasi perihap draf omnibus law. Info dari pemerintah bahwa draf omnibus law akan diserahkan ke DPR paling telat pekan depan.
"Paling lambat akan kami terima minggu depan," ujar Dasco, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (22/1).
Namun, Dasco belum bisa memastikan apakah draft yang akan diterima merupakan seluruh omnibus law atau hanya RUU Cipta Lapangan Kerja.
Baca juga : DPR RI akan Akomodir Semua Kepentingan di Omnibus Law
Menurut Dasco, selain Cipta Lapangan Kerja Di Prolegnas Prioritas 2020 yang akan disahkan DPR hari ini, ada dua RUU omnibus law lain yang diusulkan pemerintah. Keduanya ialah Perpajakan dan Ibu Kota Negara.
Dasco mengimbau agar masyarakat tidak begitu saja memercayai draf omnibus law yang beredar. Karena sampai saat ini, draft tersebut belum diserahkan pemerintah ke DPR ataupun dirilis ke publik.
"Kan sekarang ini banyak yang beredar draft RUU dan jadi polemik di masyarakat. Nah kami tidak mau menanggapi polemik itu sebelum mendapatkan naskah akademik dan draft yang resmi," ujar Dasco. (Pro/OL-09)
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan industri baterai kendaraan listrik dinilai sebagai sinyal positif.
Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa seorang warga lanjut usia, Nenek Saudah.
Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut, di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan pada 2026.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved