Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR dan pemerintah telah berkomunikasi perihap draf omnibus law. Info dari pemerintah bahwa draf omnibus law akan diserahkan ke DPR paling telat pekan depan.
"Paling lambat akan kami terima minggu depan," ujar Dasco, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (22/1).
Namun, Dasco belum bisa memastikan apakah draft yang akan diterima merupakan seluruh omnibus law atau hanya RUU Cipta Lapangan Kerja.
Baca juga : DPR RI akan Akomodir Semua Kepentingan di Omnibus Law
Menurut Dasco, selain Cipta Lapangan Kerja Di Prolegnas Prioritas 2020 yang akan disahkan DPR hari ini, ada dua RUU omnibus law lain yang diusulkan pemerintah. Keduanya ialah Perpajakan dan Ibu Kota Negara.
Dasco mengimbau agar masyarakat tidak begitu saja memercayai draf omnibus law yang beredar. Karena sampai saat ini, draft tersebut belum diserahkan pemerintah ke DPR ataupun dirilis ke publik.
"Kan sekarang ini banyak yang beredar draft RUU dan jadi polemik di masyarakat. Nah kami tidak mau menanggapi polemik itu sebelum mendapatkan naskah akademik dan draft yang resmi," ujar Dasco. (Pro/OL-09)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved