Selasa 21 Januari 2020, 11:42 WIB

DPR RI akan Akomodir Semua Kepentingan di Omnibus Law

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPR RI akan Akomodir Semua Kepentingan di Omnibus Law

ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Ratusan buruh melintas di Jalan Bubutan saat melakukan aksi unjuk rasa protes Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Surabaya, Jatim.

 

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, mengatakan menyatakan keberatan atas isu akan dihapuskannya kewajiban produk bersertifikat halal di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Baidowi mengatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan sudah sepatutnya mengikuti ajaran agama, di antaranya terkait dengan penggunaan produk halal.

"Kami sepakat dengan ide pemerintah untuk mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi jangan sampai mengabaikan fakta-fakta yang menjadi kewajiban bagi umat Islam," ujar Baidowi, dalam keterangannya, Selasa, (21/1).

Sebelumnya, kalangan buruh juga mengatakan keberatan dengan isi draft RUU Cipta Lapangan Kerja. Di mana di dalamnya terdapat beberapa perubahan seperti penghapusan upah minimum dan pesangon.

Baca juga : Buruh Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR akan berupaya mengakomodir seluruh pihak dan kepentingan dalam penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Namun, Dasco mengatakan DPR belum menerima draft resmi dari pemerintah. Ia belum bisa mengonfirmasi isi dari draft yang dijadikan acuan oleh para buruh.

"Kami belum menerima draft RUU Cipta Lapangan Kerja secara resmi dari pemerintah. Jadi saya belum menerima, apalagi membaca. Dengan begitu, saya belum bisa berkomentar tentang hal-hal yang menjadi keberatan para buruh dalam RUU tersebut,” ucap Dasco, dalam keterangannya, Selasa, (21/1).

Senada dengan Dasco, Wakil Ketua Baleg, Willy Aditya, mengatakan Baleg DPR hingga saat ini juga belum menerima draft resmi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dari pemerintah.

DPR akan lebih dulu mengadakan rapat peripurna pengesahan Prolegnas Prioritas sebelum nantinya draft resmi diserahkan oleh pemerintah dan draft dibahas oleh DPR.

"Belum akan paripurna, masih akan rapat Bamus (Badan Musyawarah) dulu," ujar Willy. (Pro/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More