Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

KPU dan KPK Berikan Keterangan pada Sidang Sengketa Boven Digoel

Mahkamah Konstitusi  mengundang saksi dari KPK,KPU, Bawaslu, dan Ditjen Pemasyarakatan terkait  pemeriksaan lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Boven Digoel hari ini.

MK Diminta Tolak Sengketa Pemilihan Bupati Samosir

Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan

Kasus Orient Riwu Kore, MK Diharap Ada Terobosan Hukum

MAHKAMAH Konstitusi (MK) berwenang melakukan restorasi terhadap pelanggaran konstitusi yang dilakukan bupati terpilih Sabu Raijua 2020, Orient Patriot Riwu Kore.

MK Melonggar Terapkan Ambang Batas Sengketa Pilkada

Delapan dari 32 perkara yang dilanjutkan MK  merupakan permohonan sengketa pilkada yang masuk kategori melebihi ambang batas pengajuan.

Revisi UU ITE Bisa Melalui Judicial Review

Beberapa pasal UU ITE yang multi tafsir di antaranya, pasal 27 ayat 3 tentang defamasi (fitnah), pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.

MK Kandaskan 100 Perkara Sengketa Pilkada 2020

Pada persidangan yang digelar Senin (15/2), MK mengucapkan 33 putusan dan ketetapan. Kemudian pada Selasa (16/2), MK memutus 30 perkara tidak dapat diterima.

100 Pekara Pilkada Tidak Lanjut ke Sidang Pembuktian

Gugatan yang dinyatakan oleh majelis tidak dapat diterima karena melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada Telah Usai Saatnya Warga Fakfak Kembali Bersatu

PERKARA gugatan Pilkada Kabupaten Fakfak tahun 2020, dalam perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, hari ini. Kini saatnya warga bersatu lagi.

Menantu Nurhadi Minta Dicarikan Orang yang Berperkara

Devi mengetahui pekerjaan Rezky bukanlah seorang pengacara, melainkan menantu Nurhadi.

Lewati Batas Waktu, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Batam

Artinya, permohonan pengajuan perkara sengketa hasil pilkada ke MK maksimal tiga hari kerja dihitung sejak penetapan atau sampai Selasa (22/12/2020).

Mahkamah Konstitusi Tolak 30 Kasus Sengketa Pilkada

KPU menyebut sebanyak 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP) Pilkada 2020 tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

MK tidak Temukan Bukti Keterlibatan Tri Rismaharini

Desain bahan kampanye diperbolehkan mencantumkan foto pejabat dengan syarat pejabat itu berasal dari parpol pengusung dan tidak memakai atribut kepala daerah.

MK Tolak Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Manggarai Barat

Gugatan itu diajukan petahana Bupati Manggarai Barat Maria Geong dan calon Wakil Bupati Silverius Sukur. Namun, MK menilai permohonan itu tidak memiliki kedudukan hukum.

MK Kabulkan Penarikan Permohonan Pilkada Bandar Lampung

MK mengabulkan penarikan kembali permohonan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan (PHP) kepala daerah (pilkada) Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

Pelantikan Enam Kepala Daerah di Sulteng Ditunda

Hanya satu daerah yang tidak bermasalah di Sulteng yaitu Kabupaten Banggai Laut.

MK Jangan Terbelenggu Pasal 158 Terkait Kecurangan di Pilkada

Mahkamah Konstitusi jangan mengandalkan pasal kuantitatif saja seperti diatur dalam Pasal 158 UU N0.10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang sangat membatasi hak mereka untuk memperoleh keadilan.

Gugatan Praperadilan Ditolak, Pengacara Laskar FPI Ingin ke MK

Ia mengatakan Khadavi yang sudah meninggal dunia seharusnya dihentikan penyidikannya. Selain itu, jika dihentikan, barang milik pribadi harus dikembalikan ke keluarga.

96 Pekara Diperkirakan Lanjut ke Tahap Pembuktian Sengketa Pilkada

Dari 134 permohonan sengketa Pilkada 202 yang diterima MK, diperkirakan ada  96 perkara yang potensial lanjut ke tahap persidangan dan pembuktian.

Pakar: MK Harus Berani keluar dari Kungkungan Pasal 158 UU Pilkada

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan selama ini Mahkamah Konstitusi belum pernah mengambil langkah mengesampingkan Pasal 158 tersebut, padahal aspek ini sangat penting.

KPU Kepri Heran Pemohon Menang di Batam tapi Tuding Ada Kecurangan

Pemohon disebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil kecurangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepri.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia