Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Pertamina dan KPK telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas Aset senilai Rp9,5 triliun.
Bagi yang sudah menyerahkan LHKPN namun belum lengkap, KPK memberi waktu 14 hari untuk melengkapi.
Sementara total seluruh bacakada yang mendaftarkan diri ke KPU mencapai 687 pasangan bacakada.
"Untuk update sampai Sabtu (5/9) terdapat 815 bacakada yang sudah mendaftar atau mendapat akun LHKPN," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati
KPK memfasilitasi pelaporan LHKPN. Khususnya bagi bakal calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada 2020.
Hingga 31 Maret, tingkat kepatuhan LHKPN untuk pelaporan tahun 2019 mencapai 81,76%.
Menyikapi pandemi Covid-19, KPK memutuskan untuk memperpanjang waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut catatan KPK, staf khusus di lingkungan Wapres Ma'ruf Amin terdiri atas tiga wajib lapor periodik dan 5 wajib lapor khusus.
Dalam pembelajaran itu, KPK menjelaskan tentang penggunaan sistem daring yang biasa digunakan untuk melaporkan LHKPN para pejabat.
KPK mengimbau para staf khusus presiden dan wakil presiden untuk segera menyampaikan LHKPN atau selambat-lambatnya 20 Februari 2020.
Di bidang legislatif, dari total anggota DPR berjumlah 570 orang, KPK mencatat baru sekitar 34% (191 anggota DPR) yang sudah menyampaikan LHKPN pada 2019.
KPK mencatat baru satu entitas yang pelaporannya sudah 100% yakni Pemkab Boyolali.
Dari kelimanya, hanya peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris yang tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Sudah. Jadi target deadline kami Januari. Kami siapkan form mengisi bersama secara kolektif untuk disampaikan secara online maupun offline,” kata salah satu Stafsus Milenial Presiden, Billy
Harta kekayaan Fuad terdiri dari Tanah dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp1.954.081.880 dengan perincian tanah dan bangunan seluas seluas 376 m2/488 m2 di Jakarta Selatan,
Sebelas menteri dan pejabat tinggi tersebut baru pertama kali menjadi penyelenggara negara. Namun, komisi enggan membeberkan identitasnya.
KPK menyebut menyebut proses pelaporan harta kekayaan bagi pejabat publik kini sudah dipermudah melalui sistem digital e-LHKPN.
"Saya melaporkan (LHKPN) terakhir sebagai pejabat itu pada 2013. Tentu ada penambahan kan sudah 6 tahun," kata Mahfud di Gedung KPK
KPK meminta pelaporan LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2020.
"Kesadaran pucuk pimpinan untuk melaporkan LHKPN merupakan contoh baik yang diharapkan bisa ditiru oleh para pejabat di lingkungannya."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved