Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
LIMA anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilantik, kemarin.
Dari kelimanya, hanya peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris yang tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pasalnya, Syamsudin belum pernah menjabat penyelenggara negara.
Berdasarkan pengumuman LHKPN pada situs https://elhkpn.kpk.go.id, mantan hakim konstitusi dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono memiliki total kekayaan Rp13,82 miliar. Ia terakhir melapor pada 23 Februari 2019 atas kekayaan yang diperoleh sepanjang 2018.
Ia melaporkan harta kekayaannya saat menjabat Ketua DKPP. Harjono memiliki 10 tanah dan bangunan senilai Rp6,3 miliar di Nganjuk, Sidoarjo, Bantul, Surabaya, dan Mojokerto.
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean memiliki total kekayaan Rp9,97 miliar. Jumlah itu dilaporkannya ke pada 10 Maret 2019 atas kekayaan yang diperolehnya selama 2018, saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pelindo II.
Ia memiliki 2 bidang tanah dan bangunan senilai Rp3 miliar di Jakarta Timur. Mantan pimpinan KPK jilid I itu juga memiliki 1 kendaraan roda empat senilai Rp500 juta, harta bergerak lain sebesar Rp203,8 juta, serta kas dan setara kas Rp6,3 miliar.
Lalu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, NTT, Albertina Ho memiliki kekayaan Rp1,18 miliar. Ia terakhir melaporpada 4 April 2019 atas kekayaan yang diperolehnya selama 2018 sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Albertina memiliki 3 bidang tanah dan bangunan senilai Rp1 miliar, juga dua kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua senilai Rp171,5 juta. Ia memiliki harta bergerak lain dengan total Rp4,2 juta serta kas dan setara kas Rp894,37 juta. Namun, ia tercatat berutang Rp900 juta.
Terakhir, Artidjo memiliki total kekayaan Rp182 juta yang dilaporkan pada 29 Maret 2018 dengan jabatan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Ia tercatat memiliki 2 bidang tanah senilai Rp76,96 juta yang berlokasi di Sleman. Ia juga memiliki dua kendaraan, mobil Chevrolet minibus tahun 2004 dan motor Honda Astrea tahun 1978, senilai Rp41 juta.
Artijo memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp4 juta serta kas dan setara kas Rp60 juta. (Ant/P-2)
Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
Deddy diketahui telah menekuni dunia sulap sejak kecil. Kerja kerasnya membuat Deddy ditawari kontrak oleh International Hotel untuk menunjukkan kemampuan sulapnya saat usianya 18 tahun.
Sebanyak 16 aset tanah dan bangunan Deddy ada di Tangerang. Tiga sisanya berada di Medan.
SEBANYAK 11.114 pejabat negara diketahui belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 9 Mei 2025 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mobil Mercedes Benz itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Kendaraan itu hingga kini belum dibawa ke Jakarta.
Tessa mengatakan hukuman untuk pejabat yang tidak mengisi LHKPN dengan benar diserahkan kepada pimpinan instansinya masing-masing.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
Albertina mengatakan, umurnya belum menyentuh masa pensiun. Sehingga, dia harus kembali lagi ke instansi asalnya usai purnatugas di Dewas KPK.
ANGGOTA Komisi III DPR Nasir Djamil mengungkapkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK dijadwalkan pekan depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved