Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Secara nasional, terdapat 21.939 penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN. Dari jumlah tersebut, paling banyak disumbang oleh legislator.
Firli meminta masyarakat melapor jika ada dugaan praktik rasuah yang terlihat dari LHKPN pejabat negara.
Pejabat di bidang yudikatif paling patuh menyerahkan LHKP. Sebanyak 96,7% pejabat dari total 19.783 pejabat di bidang yudikatif sudah menyerahkan LHKPN ke KPK.
KPK mengingatkan agar penyelenggara negara segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru.
DARI semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Provinsi Sulsel, baru 25 kepala OPD yang melaporkan LHKPN dari 66 pejabat yang seharusnya serahkan LHKPN
PEMPROV Sumatera Utara saat ini sedang fokus melaksanakan penertiban aset dan optimalisasi PAD dan LHKPN sesuai supervisi KPK. Sebab kepatuhan pejabat setempat laporkan kekayaan minim.
Kepala negara pasti telah memberi arahan kepada seluruh menterinya untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK.
KPK mengimbau para pejabat penyelenggara negara untuk segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Listyo baru menyampaikan LHKPN periode 2019 pada 11 Desember 2020. Padahal batas penyampaian LHKPN per tahunnya dimulai dari awal Januari sampai akhir Maret.
KPK mengungkap ketaatan penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengalami kenaikan
Para menteri dan wamen baru diminta menyelesaikan LHKPN. Selain itu mereka diminta membangun sistem antikorupsi di lingkungan mereka.
"Menteri dan wakil menteri adalah penyelenggara negara (PN) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya,"
Edhy menyampaikan harta kekayaannya untuk periode 2019 itu pada 31 Maret 2020 saat menjabat sebagai Menteri KKP.
Irjen Mohammad Fadil Imran sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Timur dengan demikian termasuk kelompok pejabat negara yang wajib menyampaikan LHKPN.
Kajian KPK menunjukkan salah satu sumber korupsi politik terkait pilkada ialah masalah imbal jasa pendanaan kampanye.
Harta putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terdiri dari berbagai bentuk. Yakni tanah dan bangunan yang mencapai Rp13,4 miliar.
Harta menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu didominasi tanah dan bangunan. Jumlahnya mencapai Rp34.175.000.000.
"KPK mengimbau bagi yang belum menyampaikan laporan hartanya dan akan melanjutkan pencalonannya, agar segera menyampaikan laporan hartanya kepada KPK."
Oknum tersebut mengaku dapat membantu mendapatkan tanda terima LHKPN sebagai persyaratan pencalonan Pilkada Serentak 2020.
KPK tidak pernah memungut biaya administrasi untuk layanan publik yang disediakan bagi masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved