NEWSTICKER

Berita Terbaru Lhkpn Hari Ini

KPK Kirim Orang untuk Bantu Emir Moeis Isi LHKPN
19/8/2021 07:33
Pahala mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjemput bola. KPK ingin Emir Moeis menyerahkan LHKPN karena sudah menjadi komisaris.
KPK: Kepatuhan DPR Setor LHKPN Cuma 55%
18/8/2021 21:20
KPK menyayangkan penurunan itu lantaran sebelumnya tingkat kepatuhan DPR menyetorkan laporan kekayaan mencapai 100%.
KPK: Banyak Legislator belum Sampaikan LHKPN
06/4/2021 16:27
Secara nasional, terdapat 21.939 penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN. Dari jumlah tersebut, paling banyak disumbang oleh legislator.
Ketua KPK Minta Masyarakat Pantau Kekayaan Pejabat di LHKPN
01/4/2021 07:15
Firli meminta masyarakat melapor jika ada dugaan praktik rasuah yang terlihat dari LHKPN pejabat negara.
KPK Ingatkan Pejabat Negara Segera Serahkan LHKPN
25/3/2021 06:43
Pejabat di bidang yudikatif paling patuh menyerahkan LHKP. Sebanyak 96,7% pejabat dari total 19.783 pejabat di bidang yudikatif sudah menyerahkan LHKPN ke KPK.
KPK Catat 69 Ribu Pejabat Belum Setorkan LHKPN
24/3/2021 14:40
KPK mengingatkan agar penyelenggara negara segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru.
KPK Prihatin Pejabat Sulsel Baru 38% Serahkan LHKPN
16/3/2021 19:30
DARI semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Provinsi Sulsel, baru 25 kepala OPD yang melaporkan LHKPN dari 66 pejabat yang seharusnya serahkan LHKPN
Baru 30% Pejabat Pemprov Sumut Laporkan Harta Kekayaan
05/2/2021 16:25
PEMPROV Sumatera Utara saat ini sedang fokus melaksanakan penertiban aset dan optimalisasi PAD dan LHKPN sesuai supervisi KPK. Sebab kepatuhan pejabat setempat laporkan kekayaan minim.
Ini Kebijakan Presiden tentang Laporan Harta Pejabat Negara
19/1/2021 18:23
Kepala negara pasti telah memberi arahan kepada seluruh menterinya untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK.
KPK: Kepatuhan Laporan Kekayaan Pejabat Negara Hanya 15,34%
19/1/2021 15:03
KPK mengimbau para pejabat penyelenggara negara untuk segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
KPK Sebut LHKPN 2019 Listyo tidak Lengkap
14/1/2021 07:18
Listyo baru menyampaikan LHKPN periode 2019 pada 11 Desember 2020. Padahal batas penyampaian LHKPN per tahunnya dimulai dari awal Januari sampai akhir Maret.
Kepatuhan Penyelenggara Negara Lapor Harta Capai 96.23%
30/12/2020 14:04
KPK mengungkap ketaatan penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengalami kenaikan
Menanti LHKPN para Menteri dan Wamen Baru
26/12/2020 00:30
Para menteri dan wamen baru diminta menyelesaikan LHKPN. Selain itu mereka diminta membangun sistem antikorupsi di lingkungan mereka.
Menteri Baru Diminta Sampaikan LHKPN
25/12/2020 13:42
"Menteri dan wakil menteri adalah penyelenggara negara (PN) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya,"
Menteri Edhy Prabowo Punya Kekayaan Rp7,422 Miliar
25/11/2020 09:39
Edhy menyampaikan harta kekayaannya untuk periode 2019 itu pada 31 Maret 2020 saat menjabat sebagai Menteri KKP.
KPK Sebut Kapolda Metro Jaya Baru Belum Lapor Harta Kekayaan
20/11/2020 19:35
Irjen Mohammad Fadil Imran sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Timur dengan demikian termasuk kelompok pejabat negara yang wajib menyampaikan LHKPN.
Masyarakat Harus Turut Awasi Sumber Dana Calon Kepala Daerah
22/10/2020 20:49
Kajian KPK menunjukkan salah satu sumber korupsi politik terkait pilkada ialah masalah imbal jasa pendanaan kampanye.
Total Kekayaan Gibran Rp21 Miliar
25/9/2020 12:23
Harta putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terdiri dari berbagai bentuk. Yakni tanah dan bangunan yang mencapai Rp13,4 miliar.
Jumlah Kekayaan Bobby Nasution Rp54,8 Miliar
25/9/2020 11:09
Harta menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu didominasi tanah dan bangunan. Jumlahnya mencapai Rp34.175.000.000.
1 Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020 Belum Serahkan LHKPN
19/9/2020 20:11
"KPK mengimbau bagi yang belum menyampaikan laporan hartanya dan akan melanjutkan pencalonannya, agar segera menyampaikan laporan hartanya kepada KPK."