Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan jika aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018. Permintaan keterangan itu juga terkait data aset dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
"Kita pernah periksa yang bersangkutan (Rafael) 2018 untuk periode 2015, 2016, 2017, 2018," kata Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/3).
Pahala menjelaskan hasil pemeriksaan itu sudah diterbitkan pada 23 Januari 2019. Menurutnya, KPK kesusahan mendalami asal usul aset milik Rafael saat itu.
"Dari laporan itu menurut kami kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua hartanya," ucap Pahala.
Baca juga: Rafael Alun Trisambodo Penuhi Undangan KPK
Hasil laporan diadukan ke Inspektorat Kemenkeu. Termasuk, jawaban Rafael saat dimintai keterangan.
"Jadi kami berkoordinasi dengan inspektorat Kemenkeu, kita bilang ini kita periksa. Hartanya ini ini ini, kita cek ke lapangan yang disebut secara administratif itu," ujar Pahala.
Rafael Alun Trisambodo memiliki enam saham perusahaan. Semuanya terdaftar di laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
"Akses publik hanya sampai total surat berharga saja, detailnya ya itu tadi, saham di enam perusahaan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis, Rabu (1/3).
Pahala menjelaskan saham itu masuk dalam kategori surat berharga dalam LHKPN. KPK tidak bisa memerinci saham perusahaannya secara gamblang untuk publik. Namun, total enam saham itu mencapai Rp1.556.707.379. KPK bakal meminta Rafael untuk menjelaskan kepemilikan aset itu sekarang.(OL-5)
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
KPK memastikan akan menelusuri informasi aliran uang kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil atau RK ke sejumlah pihak
KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT terkait mutasi jabatan. Berdasarkan LHKPN 2025, kekayaannya tercatat mencapai Rp6,3 miliar
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved