Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEPUTI Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan jika aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018. Permintaan keterangan itu juga terkait data aset dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
"Kita pernah periksa yang bersangkutan (Rafael) 2018 untuk periode 2015, 2016, 2017, 2018," kata Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/3).
Pahala menjelaskan hasil pemeriksaan itu sudah diterbitkan pada 23 Januari 2019. Menurutnya, KPK kesusahan mendalami asal usul aset milik Rafael saat itu.
"Dari laporan itu menurut kami kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua hartanya," ucap Pahala.
Baca juga: Rafael Alun Trisambodo Penuhi Undangan KPK
Hasil laporan diadukan ke Inspektorat Kemenkeu. Termasuk, jawaban Rafael saat dimintai keterangan.
"Jadi kami berkoordinasi dengan inspektorat Kemenkeu, kita bilang ini kita periksa. Hartanya ini ini ini, kita cek ke lapangan yang disebut secara administratif itu," ujar Pahala.
Rafael Alun Trisambodo memiliki enam saham perusahaan. Semuanya terdaftar di laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
"Akses publik hanya sampai total surat berharga saja, detailnya ya itu tadi, saham di enam perusahaan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis, Rabu (1/3).
Pahala menjelaskan saham itu masuk dalam kategori surat berharga dalam LHKPN. KPK tidak bisa memerinci saham perusahaannya secara gamblang untuk publik. Namun, total enam saham itu mencapai Rp1.556.707.379. KPK bakal meminta Rafael untuk menjelaskan kepemilikan aset itu sekarang.(OL-5)
KPK meminta calon kepala daerah (cakada) segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena besok merupakan batas akhir pengiriman berkas.
KPK telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 bakal calon kepala daerah (bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 bacakada
KEKAYAAN para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan publik menjelang pemilihan.
Harun-Ichwan meminta kepada MK untuk membatalkan penetapan Saipullah-Atika sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2.
Perbandingan data berdasarkan laporan yang masuk ke KPK mengenai jumlah harta kekayaan penyelenggara negara.
Hingga saat ini baru 50 anggota yang selesai melaporkan LHKPN melalui Sekretariat Dewan.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved