Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
DUGAAN ketidakcocokan antara harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo dan profilnya sebagai pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dinilai tidak akan terungkap tanpa adanya kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo.
Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk memperkuat sistem laporan harta kekayaan negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara.
Pasalnya, pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Universitas Indonesia, Yunus Husein, mengatakan, tenaga KPK untuk memverifikasi semua LHKPN penyelenggara negara tidak cukup. Oleh karena itu, ia meminta KPK untuk menciptakan aplikasi yang dapat mendeteksi ketidakcocokan profil penyelenggara negara dengan LHKPN yang dilaporkan.
"Sehingga, kalau dilihat dari jenjang kepangkatan, standar gaji, dan ternyata asetnya di atas kewajaran, misalnya beberapa kali lipat dari yang sewajarnya, bisa timbul yang namanya red flag. Red flag itu warning, dan itu harus didalami," terang Yunus kepada Media Indonesia, Sabtu (25/2).
Melalui sinyal red flag tersebut, KPK dapat melakukan enhanced due diligence (EDD) atau uji tuntas lanjutan terhadap penyelenggara negara. LHKPN pejabat pajak, kata Yunus, dapat dikategorikan high risk alias berisiko tinggi.
Ia berpendapat, masih ada 'rafael-rafael' lain yang belum terungkap saat ini. Apalagi, kasus perpajakan menempati urutan ketiga tindak pidana asal dalam TPPU di Indonesia, setelah korupsi dan narkotika.
Baca juga: Polisi Sebut Pelat Palsu Rubicon Kasus Penganiayaan untuk Hindari ETLE
Lebih lanjut, Yunus menilai temuan ketidakcocokan LHKPN Rafael harus menjadi peringatan tentang urgensinya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Sebab, RUU tersebut salah satunya mengatur soal illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.
Di Australia, sambung Yunus, konsep itu dikenal dengan istilah unexplained wealth. Ini dapat menjadi pintu masuk penelusuran aset kekayaan tidak sah saat penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya. Ia menjelaskan, ada dua pendekatan yang dapat diselesaikan atas temuan tersebut, yakni pidana dan administratif.
"Kalau administratif, misalnya dia melapor kekayaannya Rp100 miliar. Terus dia tidak bisa membuktikan, hanya bisa membuktikan Rp80 miliar saja, maka Rp20 miliarnya dirampas untuk negara," tandasnya.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, profil Rafael sebagai pejabat eselon III tidak sesuai dengan LHKPN yang dilaporkan. KPK, lanjutnya, akan melakukan klarifikasi terhadap Rafael atas kekayaan yang dilaporkan.
"Kita lihat dulu nih sumbernya, ya kan, (misalnya dari) warisan, (atau) jangan-jangan rekeningnya ada lagi yang lain. Itu pemeriksana standar lah," kata Pahala.
Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui sudah mencopot Rafael dari jabatan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II. Rafael juga telah menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) terhitung Jumat (23/2). Langkah tersebut diapresiasi oleh anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.
Kendati demikian, Arsul meminta semua pihak untuk berpedoman pada asas praduga tak bersalah. "Kita tunggu proses pemeriksaan dan klarifikasi yang sedang dilakukan oleh Kemenkeu maupun KPK. Tentu kita harapkan nanti terjelaskan dengan baik hasilnya," tandasnya. (OL-4)
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajakĀ (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dimulai dengan kegiatan kick-off di Kanwil DJP Jawa Barat II.
Menurut Ariawan, tugas utama yang harus segera diselesaikan oleh DJP di bawah kepemimpinan Bimo adalah memastikan tidak adanya fragmentasi maupun ego sektoral di dalam tubuh DJP.
Haniv diduga memanfaatkan jabatan dan jejaringnya untuk mencari sponsor dalam rangka keperluan bisnis anaknya dengan cara mengirimkan surel permintaan bantuan modal.
Dia juga enggan memberikan keterangan kepada wartawan saat ditanya alasannya menerima gratifikasi.
Putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Hunter Biden, mengakui dua dakwaan terkait pengemplangan pajak dan satu dakwaan kepemilikan senjata api.
KPK mengaku kesulitan memantau aset mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang mungkin telah diubah menjadi kripto.
RUMAH mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dibeli dari Grace Dewi Riady atau Grace Tahir sudah disita oleh KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kepada penerima suap.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan hal itu karena sistem perpajakan di Indonesia yang sangat sulit dan banyak menciptakan celah untuk berbuat kecurangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved