OTT di Banjarmasin, Mulyono Cs Minta Uang Apresiasi Sampai Rp1,5 Miliar

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono (MLY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak. Mulyono secara terang-terangan bertemu dengan pihak swasta untuk meminta uang apresiasi.

“MLY menyampaikan pada VNZ (Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB) Venasius Jenarus Genggor) bahwa permohonan restitusi PPN PT BKB dapat dikabulkan dengan menyinggung adanya ‘uang apresiasi’,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/2).

Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.

Baca juga : KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Restitusi Pajak di KPP Madya Banjarmasin, Ini Rinciannya

“Sehingga restitusi pajaknya menjadi Rp48,3 miliar,” ucap Asep.

Mulyono mau memproses permintaan BKB jika diberikan uang. Mulyono menawarkan Rp1,5 miliar dengan opsi berbagi dengan Venasius.

“VNZ menyepakati permintaan tersebut dengan besaran Rp1,5 miliar kepada MLY sebagai uang ‘apresiasi’, dengan adanya uang ‘sharing’ untuk VNZ,” ucap Asep.

Baca juga : OTT Pajak di Kalsel, KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin sebagai Tersangka

KPP Madya Banjarmasin kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Keputusan Pengembalian Pembayaran dengan nilai restitusi Rp48,3 miliar. BKB kemudian menyerahkan uang apresiasi yang diminta Mulyono dengan skema pembayaran perusahaan beserta invoice fiktif.

Dalam pembagian, Mulyono diberikan Rp800 juta. Lalu, Venasius mendapatkan Rp500 juta.

“DJD (anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega) sebesar Rp200 juta,” ujar Asep.

Uang untuk Dian dipotong lagi Rp20 juta oleh Venasius. Sementara itu, Mulyono ketahuan KPK sudah membelanjakan Rp300 juta untuk DP pembelian rumah. (Can/P-3)