Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BUNTUT kasus penganiayaan yang dilakukan anak salah satu pejabat pajak sontak mencoreng nama baik Kementerian Keuangan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak pun ikut menurun menjelang masa pelaporan SPT.
Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung menindak tegas Rafael Alun Trisambodo, selaku ayah dari tersangka penganiayaan, Mario Dandy Satriyo, dengan mencopot tugas dan jabatannya.
Selain itu, Sri Mulyani juga meyakinkan masyarakat bahwa 99,98% pegawai Kementerian Keuangan telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan (LHK) untuk periode 2022 lalu.
Baca juga: KPK dan Kemenkeu bahas Klarifikasi LHKPN Rafael
Namun, menurut data terbaru yang tercatat, baru 56,87% atau 18.306 pegawai kementerian keuangan yang sudah melaporkan harta kekayaan mereka. Rendahnya capaian tersebut karena waktu pelaporan masih ada sampai 31 Maret 2023.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengatakan tanggapan dari Sri Mulyani hanya sekedar perilaku yang defensif saja.
"Masih sekedar ingin memperbaiki nama baik instansi saja. Padahal, hal seperti ini bukan hanya sekedar tentang nama baik lembaga. Jika ditelusuri ada tindak pidana itu bahaya dan menunjukkan belum ada upaya serius untuk mencegah," ujar Lola.
"Tidak bisa dengan tidak melakukan verifikasi, LHKPN yang dipublikasi bukan semua yang dilaporkan, dalam formulir isian itu pendapatan masuk dalam komponen pelaporan tapi tidak untuk dipublikasi. Verifikasi awal itu sebenarnya sudah cukup," tegasnya.
Perwakilan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan juga ikut berkomentar bahwa Sri Mulyani harus mengevaluasi lebih lanjut dan tidak menanggapi permasalahan tersebut hanya sebatas reaksioner semata.
"Ibu Sri Mulyani bisa melakukan evaluasi terutama untuk dirjen pajak, perlu dilakukan audit investigatif oleh Dirjen Kemenkeu atau KPK hingga tuntas, agar bisa beri efek jera," kata Misbah, Senin (27/2).
"Jika ini tidak dilakukan dan hanya bentuk reaktif pembubaran club moge dan pemunduran jabatan bisa dibilang ini hanya reaksioner," lanjutnya. (OL-1)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved