Masyarakat Harus Turut Awasi Sumber Dana Calon Kepala Daerah

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya penyelenggaraan Pilkada 2020 secara berintegritas. Salah satunya juga terkait dengan pelaporan harta kekayaan (LHKPN) para pasangan calon. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan komisi antirasuah membuka data LHKPN itu agar masyarakat bisa turut mengawasi.

"Kami menganggap perlunya pilkada dilakukan dengan jujur berintegritas dimulai dari para calon yang akan maju salah satunya penyampaian kekayaan. Dari situ kita akan lihat apakah para calon ini jujur menyampaikan harta kekayaannya. Masyarakat bisa tahu kalau calon itu jujur atau tidak melaporkan kekayannya," ucap Alexander dalam webinar Pilkada Berintegritas yang digelar daring, Kamis (22/10).

Alexander mengatakan semua calon kepala daerah saat ini sudah menyetorkan LHKPN yang merupakan salah satu syarat pencalonan. Kajian KPK menunjukkan salah satu sumber korupsi politik terkait pilkada ialah masalah imbal jasa pendanaan kampanye.

Baca juga: Kreativitas Kampanye Peserta Pilkada Dinilai Masih Minim

Pasalnya, para paslon membutuhkan puluhan miliaran rupiah untuk ikut pemilihan namun kekayaannya tidak sebanding. Berdasarkan kajian KPK pada pilkada-pilkada sebelumnya, para paslon rata-rata memiliki kekayaan Rp18 miliar. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk bisa memenangi pemilihan bisa mencapai Rp65 miliar.

"Kalau itu keluar dari dana pribadi tidak mungkin. Kalau terpaksa semua harus dijual itu pun tak cukup mendanai pencalonan yang bersangkutan," ujar Alexander.

Mahalnya ongkos selama pemilihan itu memunculkan sponsor untuk menutupi kekurangan. Dalam banyak kasus pada pilkada sebelumnya, ucap Alexander, donator mengharapkan imbal jasa kepada calon yang didukung. Imbal jasa itu, antara lain bisa berupa proyek-proyek di daerah tersebut.

KPK juga meminta alokasi anggaran dana bantuan sosial (bansos) pandemi secara tak wajar di daerah yang diketahui petahana maju sebagai calon kepala daerah untuk menjadi perhatian penyelenggara pemilu dan pengawas di daerah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan terdapat kerawanan politisasi bansos bagi petahanan yang maju kembali di Pilkada.

"Ada 31 pemda mengalokasikan anggaran bansos 50% dari seluruh dana penanggulangan covid-19, enam pemda mengalokasikan dana penanganan covid-19 lebih dari 75%, dan satu pemda mengalokasikan semua atau 100% untuk bansos. Ini perlu perhatian karena dikaitkan dengan pencalonan kembali petahana dalam Pilkada 2020," ucap Alexander.(OL-4)