KPK Prihatin Pejabat Sulsel Baru 38% Serahkan LHKPN

KOMISI Pemberantasana Korupsi (KPK) menyambangi kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) setelah 19 hari Gubernur non aktif Sulsel Nurdin Abdullah dicokok KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT) karena dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkup Pemprov Sulsel 2020-2021.

Meski demikian, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar usai menghadiri rapat internal dan komitmen rencana aksi antikorupsi, Selasa (16/3) mengatakan kedatangannya tidak bicara soal kasus yang melibatkan Nurdin Abdullah, kedatangan KPK di Sulsel merupakan kegiatan rutin.

"Kami melakukan korsupgah (Koprdinasi dan supervisi pencegahan), memastikan apakah pemerintah melakukan penyelenggaraan yang telah direkomendasikan. Kalau misalnya ada yang macet, dimana dan kenapa macet? Termasuk juga LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) pejabat pemprov yang belum laporkan," kata Lili.

Dia menambahkan, dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Provinsi Sulsel, baru 25 kepala OPD yang melaporkan LHKPN. "Dicatatan kami, itu masih sedikit, paling banyak kadis belum laporan Karenanya sama minta kepala Plt Gub, toko dipastikan  ya kepala dinas nya diingatkan. Ini kan udah mau akhir Maret, soal kepatuhan itu. Lalu saya melihat bahwa ternyata penyelenggara di sini sangat sejahtera, karena LHKPN nya udah baik semua," tambah Lili.

Saat ditanya apakah ada pembicaraan khusus terkait penangkapan gubernur? Lili menjawab tidak ada, hanya saja kebetulan, kehadiran mereka bertepatan pascaoperasi tangkap tangan. "Kegiatan ini sudah direncanakan jauh hari, dan kejadian itu tidak menghalangi acara. Tapi kalau itu udah kejadian, mungkin hari ini dari pertemuan ini kita bisa sama-sama perbaiki. Ayo pak wagub sebagai plt lakukan ini, perbaikan ini itu. Sistem merit pegawai sebaiknya ini. Pengadaan barang dan jasa sebaiknya ini. Pergub yang susah dibuat oleh pak gub itu dijalankan atau tidak," urainya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latif mengaku jika memang pelapor LHKPN masih rendah. Dari 66 orang yang harusnya melaporkan baru 25 yang laporkan atau baru sekitar 38 persen.

"Tapi kalau saya sudah laporkan LHKPN per 18 Februari lalu. Batas akhirnya kan masih 31 Maret," akunya.

Sulkaf menegaskan, jika kepala OPD lain yang belum melaporkan LHKPN sebenarnya tinggal menginput. "Lagian sebelumnya pernah laporkan, tinggal memperbarui saja, kalau ada tambahan. Tinggal update," dalihnya. (OL-13)

Baca Juga: KPK: Melaporkan LHKPN Bentuk Transparansi Penyelenggara ...