Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajari lembaga Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) untuk mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pembelajaran itu dilakukan agar Malaysia lebih jeli memantau kekayaan pejabat mereka.
"Kami berharap melalui kegiatan berbagi pengalaman ini menjadi semangat pengembangan sistem pelaporan harta bagi kedua belah pihak demi tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi baik di Malaysia maupun di Indonesia," kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Informasi dan Data KPK Heri Muryanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (25/2).
Dalam pembelajaran itu, KPK menjelaskan tentang penggunaan sistem daring yang biasa digunakan untuk melaporkan LHKPN para pejabat.
Baca juga: Dewas KPK Ajak Publik Terus Kontrol Pemberantasan Korupsi
Heri menjelaskan tentang mekanisme sistem tersebut yang saat ini dipegang Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dan Direktorat Informasi dan Data.
"Sistem ini terbangun dengan mengintegrasikan berbagai data dari berbagai pihak untuk memudahkan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan laporan harta," ujar Heri.
Deputy Chief Commissioner for Prevention MACC Dato' Shamshun Baharin bin Mohd Jamil mengatakan, saat ini, negaranya sedang menyusun undang-undang tentang pelaporan harta pejabat.
Atas dasar itulah, pihaknya butuh belajar dari beberapa negara yang sudah memulai memantau harta pejabatnya terlebih dahulu.
"Tujuan kami ke sini untuk berkongsi pengalaman mengenai pelaporan harta, karena KPK sudah terlebih dahulu menjalankannya," tutur Shamshun.
Pertukaran informasi ini merupakan amanat dari konvensi antikorupsi PBB yang sudah diratifikasi. Dalam konvensi antikorupsi PBB itu, setiap negara diminta saling bersatu dan berbagi informasi untuk membuat penanganan korupsi semakin kuat.
Pertemuan ini juga dihadiri Assistant Commissioner Record Management and Information Technology Division MACC Puan Farah Najwa Binti Abdul Aziz, Director MAMPU Tuan Hussin bin Abu Bakar, dan Senior Assistant Director MAMPU Puan Azlina binti Abd Hamid. (OL-1)
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Sampai 11 Maret 2026, baru 67,98% penyelenggara negara yang menyerahkan LHKPN, padahal batas waktu sampai 31 Maret.
Malaysia sukses uji terbang drone ANKA-THS di Labuan. Aset MALE buatan Turki ini disiapkan untuk memperkuat pengawasan strategis di wilayah Laut China Selatan.
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengkritik Barat soal kemunafikan HAM dan konflik global, tegaskan Malaysia tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Wisma Putra menyatakan undang-undang tersebut jelas bersifat diskriminatif terhadap rakyat Palestina dan menghapuskan segala bentuk kebijaksanaan kehakiman.
Menteri Pertahanan Malaysia pastikan seluruh personel MALBATT 850-13 aman di Lebanon. Langkah pengamanan diperketat dan patroli dihentikan sementara akibat situasi darurat.
Anwar menyampaikan rapat MTEN menelaah secara mendalam perkembangan krisis energi global yang semakin meruncing.
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi memberikan jaminan untuk memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan Malaysia kepada masyarakat Gaza.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved