Selasa 03 Desember 2019, 19:18 WIB

KPK: 11 Pembantu Jokowi belum Lapor LHKPN

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
KPK: 11 Pembantu Jokowi belum Lapor LHKPN

Antara
Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi masih menunggu pelaporan harta kekayaan atau LHKPN dari para menteri dan pejabat kabinet periode 2019-2024. Hingga saat ini, tercatat 11 anggota Kabinet Indonesia Maju yang belum menyetorkan LHKPN. Mereka ialah enam orang menteri, satu kepala badan, dan empat wakil menteri.

"KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat. Kami menghargai ini sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (3/12).

Sebelas menteri dan pejabat tinggi tersebut baru pertama kali menjadi penyelenggara negara. Namun, komisi enggan membeberkan identitasnya. Yang jelas, imbuh Febri, proses pelaporan LHKPN untuk 11 pejabat tersebut masih dapat dilakukan setelah tiga bulan dilantik atau hingga 20 Januari 2020.

"Enam menteri yang belum melaporkan LHKPN sebagian besar berasal dari latar belakang swasta. Kami memahami pelaporan LHKPN mungkin merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, tim LHKPN di KPK akan mendampingi," imbuh Febri.

 

Baca juga: Lewat Sobat Ambyar, Jokowi ingin Nilai Pancasila Tersampaikan

 

Adapun untuk menteri dan wakil menteri lainnya yang sebelumnya telah melaporkan LHKPN secara patuh hanya tinggal melaporkan secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret 2020 mendatang.

KPK menegaskan pelaporan LHKPN merupakan bagian dari kerja pencegahan korupsi yang perlu dukungan semua pihak. Penyampaian laporan secara benar dan tepat waktu penting sebagai salah satu bentuk komitmen yang bisa ditunjukkan oleh para penyelenggara negara terkait pencegahan korupsi.

KPK juga meminta para pejabat baru berlabel staf khusus atau staf ahli agar melaporkan LHKPN. Sepanjang posisi staf khusus maupun staf ahli setara Eselon I, mereka termasuk kualifikasi penyelenggara negara yang wajib menyetorkan LHKPN berdasarkan pasal 2 UU No 28 Tahun 1999.

"KPK juga menunggu pelaporan LHKPN dari para staf khusus,l dan staf ahli baik di lingkungan kepresidenan, wakil presiden ataupun kementerian yang jabatannya setara Eselon I atau terdapat aturan khusus di kementerian masing-masing tentang kewajiban LHKPN," pungkas Febri. (OL-8)

Baca Juga

Ilustrasi

Lima Teroris di Aceh Terafilisiasi Jaringan ISIS

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 24 Januari 2021, 16:06 WIB
"Mereka terafiliasi dengan jaringan bom Mapolreta Medan dan jaringan yg ditangkap di Riau yang ujungnya mengarah ke ISIS," ujar...
Ilustrasi

Ini Empat Alasan Perlunya UU Pemilu di Revisi

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 24 Januari 2021, 15:11 WIB
Peneliti Perludem Heroik Pratama memaparkan empat alasan ihwal urgensinya revisi Undang-Undang No. 7/2017 tentang...
Antara

Transfer BBM Ilegal, 2 Kapal Asing Diamankan Bakamla

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 24 Januari 2021, 14:57 WIB
Bakamla RI mengamankan dua kapal berjenis motor tanker (MT) yang diduga melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) ilegal di perairan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya