Bupati Pekalongan Kena OTT, Pukat UGM: Kaset Kusut Akibat Biaya Politik Tinggi

PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bukanlah hal mengejutkan. Ia menyebut praktik korupsi di tingkat daerah telah menjadi fenomena kaset kusut yang terus berulang akibat sistem politik yang belum dibenahi.

Menurut Zaenur, akar masalah korupsi kepala daerah selalu bermuara pada biaya politik yang tinggi. Hal ini memaksa pejabat untuk menumpuk modal guna mengembalikan biaya kampanye dengan cara menjual kewenangan.

"Analisisnya seperti kaset kusut yang terus diputar. Kebutuhan modal politik membuat kepala daerah mencari cara lewat perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga pengisian jabatan publik. Selama sistem politik tidak berubah, kondisi ini tidak akan berakhir," ujar Zaenur ketika dihubungi, Selasa (3/3/2026).

Baca juga : Terjaring OTT KPK, Harta Kekayaan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Didominasi Tanah dan Bangunan

Zaenur menegaskan bahwa rentetan OTT terhadap pejabat daerah tidak akan pernah berhenti selama tidak ada perubahan sistem secara fundamental. Menurutnya, akar masalah korupsi di Indonesia berhulu pada tidak demokratisnya internal partai politik parpol dan mahalnya biaya pemilu.

Ia menilai, solusi yang selama ini ditawarkan seperti mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD hanya akan memindahkan masalah tanpa menyelesaikan esensi korupsi itu sendiri.

“Caranya adalah dengan melakukan reformasi kepartaian dan reformasi sistem pemilu. Kita harus memastikan pengambilan keputusan saat pencalonan bukan berbasis candicacy buying (jual-beli pencalonan), melainkan berdasarkan suara kader,” ujar Zaenur.

Baca juga : Rekam Jejak Politik Keluarga A. Rafiq dan Kaitannya dengan OTT Bupati Pekalongan

Zaenur juga mengkritik kondisi internal partai politik saat ini yang dinilainya sebagai institusi paling tidak demokratis dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menyoroti fenomena masa jabatan ketua umum yang tidak pernah berganti dan dominasi elite yang sangat kuat.

“Parpol harus dikembalikan fitrahnya sebagai instrumen demokrasi. Saat ini, pengambilan keputusannya sepihak oleh ketum atau elite parpol. Kita lihat Megawati sudah berapa puluh tahun menjabat, Gerindra di tangan Prabowo, Demokrat di keluarga SBY. Padahal ini instrumen demokrasi, kenapa di dalamnya tidak demokratis?” tegasnya.

Selain reformasi parpol, Zaenur juga menekankan perlunya memurahkan biaya politik. Ia menyarankan agar biaya pemilu dapat ditanggung oleh pemerintah secara lebih signifikan guna menekan potensi korupsi pasca-menang.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa perubahan sistem tidak akan lengkap tanpa peran aktif masyarakat. Rakyat memiliki kewajiban moral untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga integritas demokrasi.

“Rakyat juga punya kewajiban untuk menolak politik uang (money politics). Jika sistem parpol diperbaiki dan biaya pemilu dimurahkan, maka parpol akan kembali ke tangan rakyat, bukan dikuasai oleh kepentingan elite semata,” pungkas Zaenur. (H-2)