Buntut OTT Pekalongan, Gubernur Jawa Tengah Minta Kepala Daerah Bersih dan tidak Melanggar Hukum

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh kepala daerah di wilayahnya menjaga integritas dan tidak melanggar hukum menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta menghormati proses hukum yang berjalan.

“Itu kembali ke personelnya. Secara tidak langsung ini menjadi pembelajaran bagi semua. Sebagai pelayan publik harus clean dan menjalankan good government,” ujar Ahmad Luthfi di Semarang, Selasa (3/3).

Baca juga : Terjaring OTT KPK, Harta Kekayaan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Didominasi Tanah dan Bangunan

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghormati proses penyidikan yang dilakukan KPK dan meminta seluruh kepala daerah tetap fokus menjalankan tugas sesuai aturan.

OTT terhadap Fadia Arafiq dilakukan di sebuah hotel kawasan Simpang Lima Semarang pada Selasa (3/3) dini hari. Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan ajudan serta orang kepercayaan bupati.

“Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya diamankan di Kota Semarang pada Selasa (3/3) dini hari dan langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Baca juga : Fakta-fakta OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq: Profil, Karier Politik, dan Rincian Harta LHKPN 2026

Kasus OTT ini menjadi perhatian publik karena sebelumnya KPK juga melakukan penindakan serupa terhadap Bupati Pati. Penangkapan kepala daerah di luar wilayah tugasnya turut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan pihaknya masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan di KPK sebelum mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan. “Kami masih menunggu proses lebih lanjut, seperti juga saat terjadi OTT di Kabupaten Pati,” kata Taj Yasin.

Meski demikian, Taj Yasin memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan normal. “Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjamin pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tidak terganggu dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kami akan terus memantau perkembangan dan kondisi pemerintah di Pekalongan,” ujarnya. (E-2)