KPK : Waspadai Modus Calo LHKPN

KOMISI Pemberantasan korupsi (KPK) mengingatkan kepada bakal calon kepala daerah agar mewaspadai pihak-pihak tertentu dengan modus ingin membantu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK menengarai ada modus penipuan pihak-pihak yang mengaku berasal dari KPK atau mengklaim bekerja sama dengan komisi terkait pengisian LHKPN calon kepala daerah dengan pungutan biaya. KPK menegaskan pelaporan LHKPN dilakukan tanpa pungutan biaya sepeser pun.

"KPK tidak pernah memungut biaya administrasi untuk layanan publik yang disediakan bagi masyarakat, termasuk dalam pengisian LHKPN," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (15/9).

KPK saat ini tengah membuka penyampaian LHKPN bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020. LHKPN itu menjadi salah satu persyaratan pencalonan seperti diatur dalam undang-undang.

Baca juga : KPU dan Pemerintah Bersikeras Gelar Pilkada

Belakangan ini, imbuh Ipi, KPK menerima informasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat mengenai adanya pihak-pihak yang diduga mengaku sebagai pegawai atau mitra KPK yang mengklain dapat membantu untuk pengisian e-LHKPN untuk mendapatkan tanda terima pelaporan.

Diduga, pihak-pihak tertentu itu juga mengklaim dapat menghindarkan calon kepala daerah dalam proses pemeriksaan kelengkapan LHKPN. KPK menegaskan sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara daring melalui elhkpn.kpk.go.id.

"Dengan peristiwa ini, KPK meminta masyarakat berhati-hati. Bila masyarakat mendapati para pihak yang mencurigakan atau ada indikasi mencari keuntungan pribadi/golongan dengan menggunakan nama KPK, silakan melaporkan kepada pihak kepolisan, atau menghubungi KPK melalui call center KPK di 198," ujar Ipi.