Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Setidaknya ada 18 lembaga negara yang akan dibubarkan. Presiden Joko Widodo membubarkan lembaga itu agar pemerintah bergerak lebih cepat.
ANGGOTA Komisi II DPR, Mardani Ali, tidak mempermasalahkan pembubaran lembaga negara.
Ia mengatakan bahwa pembubaran harus dilakukan dengan jaminan tak akan menyimpang dari koridor reformasi birokrasi.
Penilaian dan laporan kinerja menjadi ukuran pembubaran 18 lembaga atau komisi negara yang segera diumumkan pemerintah, jadi tidak asal dibubarkan.
Selama ini, Myrna menyebut ada 525 desa didampingi dengan ribuan petani, pemuka agama guru dan paralegal terlibat dalam kinerja BRG. Kerja restorasi, ungkapnya, memerlukan waktu yang panjang.
"18 lembaga sudah pasti (dibubarkan). Itu atas dasar pertimbangan dan data. Kita tunggu evaluasi dari Mensesneg," jelas Tjahjo.
Dalam Perpres itu juga menegaskan BRG melaksanakan tugas selama 5 tahun dan berakhir pada 31 Desember 2020.
Badan atau lembaga yang dibubarkan itu antara lain Komisi Usia Lanjut, Badan Akreditasi Olahraga, dan Badan Restorasi Gambut (BRG).
DPR meminta pemerintah merinci dan membuka daftar 18 lembaga yang akan dibubarkan.
Efisiensi 18 lembaga negara ini akan dievaluasi. Termasuk kemungkinan melebur Badan Restotasi Gambut dengan BNPB.
Sejumlah lembaga tersebut diantaranya adalah Komisi Usia Lanjut, Badan Akreditasi Olah Raga dan Badan Restorasi Gambut.
Organisasi pemerintahan mesti diatur sesederhana mungkin sehingga bisa bergerak lebih cepat.
Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menghemat anggaran negara.
NILAI aset milik negara tercatat mencapai Rp10.467,53 triliun setelah direvaluasi dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kementerian Pertahanan memiliki aset dengan nilai terbesar Rp1.645,56 triliun atau 27,66% dari total nilai aset yang dimiliki negara.
Dia mengaku diberi mandat Presiden Joko Widodo mencermati lembaga/komisi yang tidak bekerja maksimal. Nantinya, lembaga/komisi itu akan diusulkan ke Presiden untuk dibubarkan.
Menurut Bamsoet, evaluasi kinerja diperlukan agar Kemenpan RB memiliki parameter yang cukup dalam menentukan lembaga yang hendak dibubarkan atau mungkin dilebur dengan lembaga lain
"Kalau pun dia bisa meretas jumlah besar, bukan berarti dia jago. Karena memang banyak situs-situs baik instansi pemerintah yang berskala nasional maupun daerah sangat mudah diretas."
"Dari keterangan pelaku ini, rata-rata imbalannya antara Rp2-5 juta. Kalau misalnya 1.309 situ, kita kalikan minimal Rp2 juta saja, ketemunya M (miliaran) juga,"
Sejak tahun 2014, Agus telah meretas sebanyak 1.309 situs
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved