Rabu 15 Juli 2020, 04:34 WIB

Pemerintah Pastikan OJK tidak Dibubarkan

Pra/Uta/P-3 | Ekonomi
Pemerintah Pastikan OJK tidak Dibubarkan

Dok MI
Ilustrasi -- Otoritas Jasa Keuangan

 

KEPALA Staf Presiden Moeldoko membeberkan beberapa badan atau lembaga yang tengah dievaluasi dan berpeluang untuk dibubarkan.
Badan atau lembaga itu antara lain Komisi Usia Lanjut, Badan Akreditasi Olahraga, dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Menurutnya, peran lembaga-lembaga itu sejauh ini tidak optimal dan bisa dikerjakan kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi serupa.

“Seperti BRG. Sejauh ini perannya memang cukup bagus. Tapi kita lihat, dalam sisi penanganan kebakaran lahan, apakah bisa ditangani juga oleh BNPB. Kemudian, dalam hal optimalisasi lahan gambut untuk pertanian, apakah bisa dimaksimalkan di Kementerian Pertanian. Itu yang sedang dikaji,” ujar Moeldoko di kantornya, di Jakarta, kemarin.

Demikian pula dengan Komisi Lanjut Usia. Ia meyakini tidak banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan komisi tersebut. “Kalau masih bisa masuk kecakupan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nanti kita lihat,” tuturnya.

Moeldoko mengungkapkan pembubaran atau penggabungan lembaga dilakukan demi menciptakan sebuah organisasi yang sederhana, adaptif, dan fleksibel.

“Kalau punya karakter seperti itu diharapkan nanti akan memiliki kecepatan karena Pak Presiden berulang kali mengatakan kita bukan lagi di era negara besar melawan negara kecil, negara lemah melawan negara berkembang, melainkan negara cepat melawan negara lambat,” tandasnya.

Di sisi lain, Moeldoko memastikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak masuk daftar 18 lembaga yang akan dibubarkan pemerintah. Lembaga atau badan yang akkan dibubarkan ialah yang hanya memiliki payung hukum berupa peraturan presiden (perpres) atau peraturan pemerintah (PP). “OJK itu lembaga yang ada di bawah UU. Itu area bermainnya bukan di pemerintahan,” tukasnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah membahas secara rinci rencana pembubaran 18 lembaga negara yang
dinilai tidak produktif. Pemerintah di minta terbuka lembaga mana saja yang akan dibubarkan. (Pra/Uta/P-3)

Baca Juga

Antara

Fitch Pertahankan Sovereign Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

👤Despian Nurhidayat 🕔Selasa 28 Juni 2022, 22:51 WIB
Keputusan tersebut mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik. Serta, rasio utang pemerintah...
AFP/Shaun Curry

Shell Dukung Pemanfaatan Energi Bersih di Indonesia

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Selasa 28 Juni 2022, 22:00 WIB
Shell International diketahui berkomitmen mempercepat transisi bisnis menuju perusahaan energi dengan net zero emission di...
MI/Cri Qanon Ria Dewi.

OJK Lampung Edukasi Literasi Keuangan di Lampung Tengah

👤Cri Qanon Ria Dewi 🕔Selasa 28 Juni 2022, 21:51 WIB
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya