Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo sudah melontarkan akan menghapus 18 lembaga negara dalam waktu dekat. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menghemat anggaran negara.
Baca juga: Jokowi Akan Hapus 18 Lembaga Negara dalam Waktu Dekat
Baca juga: Pemerintah Harus Buka 18 Lembaga yang akan Dibubarkan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut tiga lembaga yang kemungkinan dibubarkan oleh Presiden Jokowi, yaitu Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia), Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), dan Badan Restorasi Gambut (BRG).
Baca juga: Moeldoko Ungkap Sejumlah Lembaga yang Akan Dibubarkan
Berikut adalah profil singkat ketiga lembaga itu:
Komnas Lansia dibentuk pada era Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004.
Berdasarkan keppres tersebut, ada dua tugas pokok komisi itu yakni membantu Presiden dalam mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
Baca juga: Melonjaknya Jumlah Lansia Perlu Diantisipasi
Keanggotaan Komnas Lansia terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 orang. Kemudian, anggota Komnas Lansia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dapat dibentuk Komisi Provinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia.
Komisi Provinsi Lanjut Usia ditetapkan oleh Gubernur. Sementara itu, Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia ditetapkan oleh Bupati/ Wali Kota.
Terkait kepengurusan, terdiri dari Ketua I, Ketua II, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris merangkap anggot, dan anggota.
Ketua I dijabat oleh menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial. Ketua II diisi oleh unsur masyarakat.
Wakil Ketua I dijabat oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam urusan kesejahteraan sosial lanjut usia dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial. Adapun Wakil Ketua II dijabat dari unsur masyarakat.
Berdasarkan keterangan di laman http://bsank.go.id, BSANK merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Baca juga:
Pada 11 Februari 2020, Menteri Pemuda dan Olaharga (Menpora), Zainudin Amali melantik Keanggotaan BSANK periode 2020-2024. Mereka adalah
Badan Restorasi Gambut (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRG dibentuk pada 6 Januari 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Perpres itu juga menegaskan BRG melaksanakan tugas selama 5 tahun dan berakhir pada 31 Desember 2020.
BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.
Mengoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua.
Saat ini, Kepala BRG dijabat oleh Nazir Foead. Adapun Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan BRG. (X-15)
Dunia akademik, khususnya lingkungan kampus perlu berperan aktif dalam menciptakan inovasi-inovasi yang menekankan pentingnya keberlanjutan.
Tidak masalah soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang menyerahkan 10 Capim dan Dewas KPK ke DPR.
MANTAN Asisten Staf khusus (Stafsus) Presiden, Yasmin Nur, meminta maaf atas kegaduhan pernyataan di media sosial. Hal ini terkait gaji pembantu asisten staf khusus presiden.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden Jokowi angkat Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai staf khusus presiden
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadi ketua umum dari partai manapun.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved