Selasa 14 Juli 2020, 20:00 WIB

Pemerintah Harus Buka 18 Lembaga yang akan Dibubarkan

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pemerintah Harus Buka 18 Lembaga yang akan Dibubarkan

Dok.MI/Rommy Pujianto
Sufmi Dasco Ahmad

 

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah membahas secara rinci rencana pembubaran 18 lembaga negara yang dinilai tidak produktif. Pemerintah diminta membuka daftar 18 lembaga itu.

"Perlu didetailkan pembahasannya nanti mana saja lembaga-lembaga yang perlu dibubarkan karena kita harus liat nanti apa terhadap tatanan negara dan efek-efek lain yang akan terjadi," ujar Sufmi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Sufmi menjelaskan, DPR mengapresiasi langkah presiden terkait pemangkasan birokrasi. Pemangkasan itu dilakukan untuk mengefektifkan kinerja lembaga negara yang sudah ada.

"Saya rasa presiden semangatnya adalah untuk memangkas birokrasi dan mengefektifkan kerja-kerja yang ada. Itu patut kita apresiasi," ujarnya.

Baca juga : Soal Pembubaran Lembaga, Moeldoko Sebut BRG dan Komnas Lansia

Sufmi menilai ada beberapa lembaga negara peninggalan pemerintahan sebelumnya yang kurang sesuai dengan kebutuhan negara saat ini. Jika diminta, DPR siap memberikan masukan kepada presiden lembaga negara mana saja yang dinilai tidak efektif.

"Nanti akan ada tim yang ahli tentunya yang akan memberikan masukan kepada presiden mana-mana saja yang perlu dan tidak perlu. Termasuk DPR akan memberikan pendapatnya apabila bila memang sudah kita tahu lembaga-lembaga mana saja," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan merampingkan sejumlah lembaga di dalam pemerintahannya. Setidaknya ada 18 lembaga yang sudah ada dalam daftar. Langkah ini seakan menjadi realisasi Jokowi usai memberi ancaman pembubaran lembaga, saat Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Saat itu, ia mengatakan akan membubarkan lembaga negara yang tak mampu menunjukkan performa baik dalam penanganan Covid-19. (P-5)

Baca Juga

MI/M.Irfan

Belajar dari Kasus Joker, Kejagung-Kemendagri Eratkan Sinergitas

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 22:10 WIB
Salah satu aspek dalam kerja sama tesebut ialah kerja sama terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data ependudukan, dan Kartu...
ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Mendagri: Maksimalkan Database Dukcapil untuk Penegakan Hukum

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 21:44 WIB
Tito Kejagung yang berwenang dapat meningkatkan pemanfaatan database Dukcapil dalam mendukung penyidikan dan penyelidikan khususnya dalam...
Ilustrasi

Bupati Blora Dicecar Soal Uang 'Panas' dari PT DI

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 20:44 WIB
KPK menghadirkan Bupati Blora Djoko Nugroho sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) pada...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya