Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENILAIAN dan laporan kinerja menjadi ukuran pembubaran 18 lembaga atau komisi negara yang segera diumumkan pemerintah, jadi tidak asal dibubarkan.
"Ada sistem dan mekanismeme pamantauannnya dan masukan dari kementrian terkait. Tidak asal dibubarkan," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo kepada mediaindonesia.com, Jakarta, Rabu (15/7).
Tjahjo tidak menjabarkan secara detail lembaga mana saja yang dianggap kurang bagus kinerja selama dipemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, ia memastikan lembaga Otoritas Jasa Keuangan tidak dibubarkan.
"OJK kan produk Undang-undang," kata Mantan Menteri Dalam Negeri itu.
Baca juga : Komisi II Bawa RUU Pemilu untuk Harmonisasi di Baleg
Keberadaan OJK memang dinaungi UU Nomor 21 Tahun 2011, sehingga tidak termasuk dalam lembaga negara yang terancam dibubarkan.
Pemerintah, kata Tjahjo, segera mengumumkan pembubaran 18 lembaga tersebut. Menpan RB sudah melaporkan hasil penilaian atau track record kinerja 18 lembaga tersebut kepada Kementrian Sekretariat Negara (Mensesneg).
"Data ada semua dengan dasar pertimbangan. Kita tunggu evaluasi dari Mensesneg nantinya," kata Tjahjo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan membubarkan 18 lembaga dan/atau komisi negara dalam waktu dekat. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta menghemat anggaran negara.
“Dalam waktu dekat ini, ada 18 (dibubarkan). Semakin ramping organisasi, biayanya akan semakin bisa kita kembalikan,” ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, (13/7). (OL-2)
Panitia seleksi Calon Anggota BNSP mengundang warga Negara Indonesia terbaik untuk mengikuti seleksi Calon Anggota BNSP Periode 2023 – 2028
Sejak tahun 2014, Agus telah meretas sebanyak 1.309 situs
"Dari keterangan pelaku ini, rata-rata imbalannya antara Rp2-5 juta. Kalau misalnya 1.309 situ, kita kalikan minimal Rp2 juta saja, ketemunya M (miliaran) juga,"
"Kalau pun dia bisa meretas jumlah besar, bukan berarti dia jago. Karena memang banyak situs-situs baik instansi pemerintah yang berskala nasional maupun daerah sangat mudah diretas."
Ketua BPK RI, Isma Yatun, terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations),
Perubahan itu bersamaan dengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat Politeknik STIALAN Jakarta, Makassar, dan Bandung.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB)
Guna menerapkan kebijakan itu pada tahun depan, Pemprov DKI membutuhkan aturan yang lebih teknis agar serempak dan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.
Maksimal 5% dari total pegawai masing-masing perangkat daerah yang boleh cuti.
DKI Jakarta mengajukan 2.268 CPNS untuk tenaga P3K, namun belum disetujui dari BKN.
Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut adalah National Forest Monitoring System (NFMS) atau disebut juga Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (Simontana).
Dalam surat itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pengaturan jam kerja (sif) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved