NEWSTICKER

Jokowi Akan Hapus 18 Lembaga Negara dalam Waktu Dekat

Andhika prasetyo

13/7/2020 18:54

Jokowi Akan Hapus 18 Lembaga Negara dalam Waktu Dekat — Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) bersiap memimpin rapat kabinet terbatas, hari ini.(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool)

PRESIDEN Joko Widodo akan membubarkan 18 lembaga dan atau komisi negara dalam waktu dekat.

Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menghemat anggaran negara.

"Dalam waktu dekat ini ada 18. Semakin ramping organisasi biayanya kan semakin bisa kita kembalikan," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7).

Jokowi ingin organisasi pemerintahan bisa diatur sesederhana mungkin sehingga bisa bergerak lebih cepat dan leluasa.

"Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak-balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yg kecil," tandasnya.(OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

DPR Bisa Evaluasi Lembaga Negara, Independensi Lembaga Negara Dinilai Terancam
06/2/2025 15:32
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Sistem Pendidikan dan Kaderisasi Wajib Diperbaiki Demi Ciptakan Pemimpin Bangsa Berkualitas
08/7/2024 08:25
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Pakar Tata Negara: Integritas dan Moralitas Harus Menjadi Agenda Utama dalam Proses Seleksi Calon Pejabat Negara
07/7/2024 19:15
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
Pakar Tata Negara: Perlu Ada Pembenahan Serius Dalam Rekrutmen Pejabat Negara
07/7/2024 18:45
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
Ini Alasan DPR Kebut Revisi UU Kementerian Negara
15/5/2024 15:30
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
ICW Tolak Isu Peleburan KPK-Ombudsman
03/4/2024 14:05
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.