Rabu 15 Juli 2020, 22:47 WIB

Politisi PKS: Pembubaran Lembaga Negara Perlu Desain Kuat

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Politisi PKS: Pembubaran Lembaga Negara Perlu Desain Kuat

Dok MI
Mardani Ali Sera

 

ANGGOTA Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menyepakati wacana pembubaran sejumlah lembaga negara  Namun, menurutnya, hal itu harus melalui desain yang kuat dan jelas agar tidak membuat sistem berantakan.

"Kalau bubarkan tanpa desain yang kokoh namanya kita tutup lubang gali lubang," ujar Mardani, dalam keterangannya, Rabu, (15/7).

Mardani mengatakan, rencana tersebut harus dilandasi dengan data dan fakta yang akurat di lapangan. Pemerintah juga harus memikirkan solusi dampak pembubaran.

"Semua mesti dihitung dengan data dan fakta plus siapkan mitigasinya khususnya untuk ASN dan pekerjanya. Pastikan kajian dan analisanya sesuai dengan grand desain reformasi birokrasi," tutur Mardani.

Ia mengatakan bahwa pembubaran harus dilakukan dengan jaminan tak akan menyimpang dari koridor reformasi birokrasi.

"Monggo bubarkan. Tapi selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah," tutur Mardani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan telah siap melakulan pembubaran pada lembaga-lembaga negara yang dianggap tidak berfungsi maksimal. Pembubaran juga dilakukan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi.

Pembubaran akan dilakukan pada setidaknya 18 lembaga negara. Menurut Jokowi, pembubaran 18 lembaga tersebut agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat.

Pemerintah rencana membubarkan 18 lembaga negara secara bertahap. Rencananya akan dimulai dari lembaga negara yang dibentuk dengan dasar Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), atau Keputusan Presiden (Keppres). (OL-8).

Baca Juga

Antara

Megawati Instruksikan Kader Perbanyak Dapur Umum

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 27 Juli 2021, 23:54 WIB
Dia juga menyampaikan bahwa Megawati menyusun secara detail terkait pelaksanaan dapur umum dan...
MI/Susanto

KPK Harap Hakim Tolak Praperadilan Angin Prayitno  

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 22:13 WIB
KPK menyatakan proses hukum terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak sesuai ketentuan hukum dan berharap hakim...
MI/ Susanto

KPK Perpanjang Penahanan Sri Wahyumi Manalip

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 21:13 WIB
Sri Wahyumi sebelumnya menjalani hukuman penjara dua tahun terkait kasus suap proyek revitalisasi pasar Kabupaten...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Membangun Konektivitas Segitiga Emas Jawa Bagian Tengah

 Untuk membangkitkan pertumbuhan perekonomian di Jawa bagian tengah, Tol Joglosemar menjadi salah satu solusi

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya