Kamis 16 Juli 2020, 04:25 WIB

Perlu Desain Kukuh Pembubaran Lembaga

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Perlu Desain Kukuh Pembubaran Lembaga

MI/ROMMY PUJIANTO
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali.

 

ANGGOTA Komisi II DPR, Mardani Ali, tidak mempermasalahkan pembubaran lembaga negara. Dengan syarat dilakukan dengan desain yang kuat dan jelas sehingga tidak ada kesalahan dan membuat sistem berantakan.

“Kalau bubarkan tanpa desain yang kukuh namanya kita tutup lubang gali lubang,” ujar Mardani dalam keterangannya, kemarin.

Mardani mengatakan rencana itu harus dilandasi dengan data dan fakta yang akurat di lapangan. “Semua mesti dihitung dengan data dan fakta plus siapkan mitigasinya, khususnya untuk ASN dan pekerjanya. Pastikan kajian dan analisisnya sesuai dengan grand design reformasi birokrasi,” tutur Mardani.

Setidaknya ada 18 lembaga negara yang akan dibubarkan. Presiden Joko Widodo membubarkan lembaga itu agar pemerintah bergerak lebih cepat.

Secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Tjahjo Kumolo menyatakan akan segera mengumumkan ke-18 lembaga tersebut. “Ada sistem dan mekanisme pemantauannya dan masukan dari kementerian terkait. Tidak asal dibubarkan,” ungkap Tjahjo kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Tjahjo tidak menjabarkan secara detail lembaga mana saja yang dianggap kurang bagus kinerjanya selama di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, ia memastikan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dibubarkan. “OJK kan produk undang-undang,” katanya.

Sementara itu, Deputi III Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna A Safitri mengaku belum mengetahui rencana pembubaran lembaga tersebut. “Kalau saya baru tahu dari media. Belum ada pertemuan (dengan pemerintah),” kata Myrna kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Myrna mengatakan, pihaknya pasrah mengikuti keputusan Presiden. Selama ini, ia mengklaim sudah bekerja sesuai tugas yang diberikan untuk pelestarian gambut di seluruh wilayah Indonesia. BRG, katanya, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 dengan masa kerja hingga 31 Desember 2020. (Pro/Ins/P-5)

Baca Juga

Dok TPNPB-OPM

Setelah Bunuh Pekerja Proyek Trans Papua, TPNPB Bakar Kantor Distrik Paniai

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 30 September 2022, 23:26 WIB
Sebby menambahkan, pihaknya akan terus melakukan penyerangan terhadap fasilitas umum yang ada di...
MI/Moh Irfan

Polri Tetapkan 10 Tersangka dalam Kasus Perjudian Kelas Atas

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Jumat 30 September 2022, 23:12 WIB
Adapun 10 tersangka dalam kasus perjudian kelas atas diketahui masih berada di luar negeri. Polri kemudian memasukkan 10...
MI/M Irfan

Jenderal Andika dan Jenderal Dudung Saling Melengkapi

👤Media Indonesia 🕔Jumat 30 September 2022, 22:10 WIB
KEHADIRAN Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI (26/9) membuktikan tak ada...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya