Kamis 16 Juli 2020, 10:00 WIB

Dukung 18 Lembaga Dibubarkan, DPR: Daripada Jadi Beban Negara

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Dukung 18 Lembaga Dibubarkan, DPR: Daripada Jadi Beban Negara

MI/M Irfan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa

 

RENCANA pembubaran 18 lembaga oleh Presiden Joko Widodo mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Ia setuju apabila belasan lembaga yang dianggap tidak efektif itu dibubarkan dan selama ini menjadi beban keuangan negara.

"Lembaga yang tidak efektif dan tidak terlalu penting keberadaannya daripada membebani (keuangan) negara, lebih baik lembaga tersebut dibubarkan,” kata Saan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (16/7).

DPR sedang meminta data laporan terkait lembaga yang diusulkan dibubarkan tersebut. Ia menyebut, dari keterangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sekitar 60 lembaga negara bisa dirampingkan.

Namun, kepada Media Indonesia pada Rabu (15/7), Menpan RB Tjahjo Kumolo memastikan 18 lembaga bakal dibubarkan.

"Laporan data itu untuk evaluasi bersama. Kita kaji dari sekian banyak lembaga yang akan dibubarkan mana yang memang bisa paling dulu kita eksekusi,” imbuh Saan.

Baca juga: Ini Profil 3 Lembaga Negara yang Terancam Dibubarkan

 Perampingan lembaga, lanjut Saan, harus melihat dari unsur legitimasi lembaganya. Beberapa lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden akan lebih mudah dirampingkan ketimbang lembaga yang sudah terbentuk dengan landasan undang-undang.

“Kita lihat tingkat legitimasi lembaga itu. Lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang pasti dari segi kekuatan hukumnya dari segi legitimasi saja lebih kuat dibanding dari Keputusan Presiden,” pungkas Saan.

Pemerintah pun diminta tidak gegabah, pasalnya status para ASN serta tenaga kerja di lembaga tersebut tetap harus dipertimbangkan pengalokasiannya.(OL-5)

Baca Juga

Antara

Megawati Instruksikan Kader Perbanyak Dapur Umum

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 27 Juli 2021, 23:54 WIB
Dia juga menyampaikan bahwa Megawati menyusun secara detail terkait pelaksanaan dapur umum dan...
MI/Susanto

KPK Harap Hakim Tolak Praperadilan Angin Prayitno  

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 22:13 WIB
KPK menyatakan proses hukum terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak sesuai ketentuan hukum dan berharap hakim...
MI/ Susanto

KPK Perpanjang Penahanan Sri Wahyumi Manalip

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 21:13 WIB
Sri Wahyumi sebelumnya menjalani hukuman penjara dua tahun terkait kasus suap proyek revitalisasi pasar Kabupaten...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Membangun Konektivitas Segitiga Emas Jawa Bagian Tengah

 Untuk membangkitkan pertumbuhan perekonomian di Jawa bagian tengah, Tol Joglosemar menjadi salah satu solusi

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya